Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan & Lebaran

BALIKPAPAN - Presiden Jokowi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengantisipasi lonjakan harga pangan, meski saat ini sebagian besar harga masih normal. Komoditas harga pangan harus dikontrol karena menjadi faktor terbesar inflasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan, inflasi pada bulan lalu (Januari), hampir 50 persen dipengaruhi kenaikan harga beras.

“Karena itu, dipantau dan dijaga betul pangan kita, beras kita, pasti­kan betul itu cukup di daerah masing-masing,” tegas Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Se­luruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

Mantan Gubernur DKIJakarta itu pun tidak hanya duduk manis menerima laporan dari bawa­hannya. Diakui Jokowi, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, dirinya selalu menyempatkan diri ke pasar. Salah satunya memantau komoditas pangan, baik dari aspek ketersediaan maupun harganya.

“Saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya nggak ada, karena produknya nggak kita kontrol, baru semuanya teriak,” ucap Jokowi.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga me­wanti-wanti lonjakan harga pangan terjadi saat Ramadan dan Lebaran.

“Hari besar nasional juga men­jadi perhatian (utamanya Rama­dan dan Idul Fitri) karena pada saat ini terjadi lonjakan permintaan (bahan pangan) yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (22/2).

Oleh karena itu, dukungan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga Pemerintah.

Wanita yang akrab di sapa Ani itu mengatakan, Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 104,2 triliun melalui Kemen­terian/Lembaga (K/L) untuk menjaga ketahanan pangan.

Selain itu, akselerasi imple­mentasi lumbung pangan, per­luasan kerja sama antardaerah, serta pengelolaan data keterse­diaan pangan juga jadi jurus Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan.

Selain anggaran ketahanan pangan, lanjut Ani, APBN juga dialokasikan dalam bentuk ang­garan perlindungan sosial, ang­garan subsidi dan kompensasi energi, dan infrastruktur. Selu­ruh alokasi itu untuk menunjang upaya pengendalian inflasi.

Ini harmonisasi kerja sama antara Kementerian Keuangan dan beragam lembaga. Juga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lain, dalam upaya menan­gani inflasi,” ucap Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid mengatakan, dampak paling berbahaya dari melam­bungnya harga pangan adalah kenaikan inflasi yang tinggi.

Kondisi tersebut akan men­ingkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, jumlah kemiskinan ekstrem yang di­targetkan Presiden Jokowi nol persen pada 2024, dikhawatir­kan tidak terealisasi.

Tauhid bilang, pengukuran tingkat kemiskinan mengguna­kan standar harga dari pangan kebutuhan pokok.

“Lonjakan inflasi sudah pasti membuat standar itu meningkat, sehingga banyak masyarakat yang rawan miskin masuk ke kategori miskin,” kata Tauhid ke­pada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Tidak hanya itu, Tauhid men­jelaskan, jelang Ramadan tahun ini Pemerintah sudah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri bakal semakin tinggi.

Masyarakat semakin banyak yang melakukan aktivitas di luar rumah. Restoran dan mall akan kembali ramai saat momen buka puasa dan jelang Lebaran.

Dalam kondisi tersebut, kata Tauhid, sudah dipastikan per­mintaan komoditas pangan bakal semakin tinggi. Belum lagi harga tiket perjalanan dipasti­kan bakal ikut disesuaikan. Ini mengakibatkan inflasi akan lebih tinggi dari momen Ramadan dan Idul Fitri saat PPKM.

Menurutnya, bantuan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga masyarakat agar tidak masuk jurang kemiskinan. Namun, perlu dipastikan penyalurannya harus tepat sasaran.

“Kalau penerima bantuan sosial bukan orang miskin, efek dorongan ke konsumsinya sedikit, tidak maksimal. Jadi, penyaluran bantuan sosial harus dilakukan, dengan syarat basis data harus diperbaiki,” pungkas­nya. rm.id