TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Soal Transaksi 300 T Pejabat Kemenkeu

Sri Mul Akan Tanya Mahfud

Laporan: AY
Jumat, 10 Maret 2023 | 09:35 WIB
Menkeu Sri Mulyani. (Ist)
Menkeu Sri Mulyani. (Ist)

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Supaya jelas dan tidak ada salah tafsir, Sri Mul akan minta penjelasan langsung ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sri Mul juga akan bertanya ke Menko Polhukam Mahfud MD, karena Mahfud lah yang pertama kali membongkar ke publik terkait transaksi jumbo tersebut.

Sikap itu disampaikan Sri Mul usai mendampingi Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pajak KPP Pratama Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. 

Jokowi tiba ke tempat sidak itu, sekitar pukul setengah 4 sore WIB. Tiba di lokasi, Jokowi kaget melihat masih banyak warga yang mengantre di kantor pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sebab, saat ini SPT sudah bisa disampaikan secara daring. Jokowi sempat menunjukkan tangkapan layar bukti SPT lewat e-filling di ponselnya.

"Ternyata memang WP (wajib pajak) ingin memastikan yang diisi itu benar baru melakukan pembayaran," kata Jokowi, memaklumi, seraya berharap semua wajib pajak menyampaikan SPT-nya paling lambat 31 Maret 2023.

Setelah sekitar 30 menitan muter-muter di kantor pajak, Jokowi pamitan. Sementara Sri Mul masih tetap di lokasi. 

Hari itu, penampilan mantan bos Bank Dunia ini sedikit berbeda. Rambutnya dikuncir, sehingga terlibat lebih fresh dari biasanya. 

Ia juga banyak melemparkan senyum ke warga dan pegawai pajak, termasuk melayani wawancara dengan awak media dengan tenang. Meskipun diketahui, kementerian yang dipimpinnya lagi dihantam badai dugaan kasus transaksi janggal yang menggegerkan publik Tanah Air.

Saat ditanya soal itu, Sri Mul tersenyum. Ia mengaku, sudah berkomunikasi dengan Mahfud dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait kabar transaksi janggal yang meghebohkan itu.

Tapi secara tertulis, Sri Mul bilang, kantornya baru menerima surat dari PPATK sekitar pukul 10 pagi, kemarin. Sri Mul mengaku belum membaca surat tersebut, karena sedang berada di luar kota. Kendati demikian, ia tetap meminta anak buahnya mengirimkan scan dokumen surat dari PPATK tersebut. Lampirannya ada 36 halaman.

Namun, setelah dicek satu persatu, belum ditemukan nominal Rp 300 triliun sebagai transaksi janggal yang disebut Mahfud.

"Mengenai 300 triliun, terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya," ucap Sri Mul.

Karena itu, supaya duduk perkaranya jelas, Sri Mul berjanji akan segera menemui Mahfud maupun Ivan, saat kembali ke Jakarta.

"Sebetulnya masalahnya apa, di mana, siapa, dan saya janji sama Pak Mahfud, 'ayo, Pak Mahfud, aku dibantuin'. Kita mau bersihin, tapi dengan data sama fakta sama," lanjutnya.

Ia mengakui, setiap tahun kementeriannya mendapat informasi dari PPATK terkait transaksi mencurigakan sejak 2009 silam. Jika diakumulasi, sudah 196 laporan masuk dari 2009 sampai tahun ini.

Ia membenarkan, belum semua laporan itu ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan PPATK, masih ada 70 laporan yang masih perlu diberikan keterangan tambahan.

"Nanti saya kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK), angkanya tuh dari mana," janjinya.

Sementara, Mahfud mengaku, salut dengan upaya Sri Mul bersih-bersih di Kemenkeu. Itu terlihat dari ketegasan Sri Mul yang langsung menindak pegawai-pegawai yang profilnya terindikasi berisiko tinggi. 

"Saya sangat hormat dan salut kepada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan hebat tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri (keuangan) sudah empat kali karena sejak 2009 tak bergerak," kata Mahfud, di UII, Rabu (8/3).

Ia menyebutkan, setidaknya ada 160 laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan 460 orang di Kemenkeu. Nominalnya juga enggak tanggung-tanggung, mencapai Rp 300 triliun berdasarkan laporan sejak tahun 2009-2023.

Mahfud menduga, menumpuknya laporan tersebut karena kesibukan di Kemenkeu yang luar biasa. Sehingga hanya sesekali direspons.

"Sehingga perlu sistem aja, menurut saya," pikirnya.

Menurutnya, borok oknum pegawai nakal tidak bisa lagi ditutup-tutupi saat ini. Karena di era keterbukaan informasi saat ini, semuanya cepat atau lambat akan terbongkar dengan sendirinya.

"Saya kira, kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu," terangnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, laporan adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu sebagai hal yang fantastis.

“Fantastis sih, kalau beneran," ujar Sahroni.

Namun, kata dia, semua itu harus dibuktikan dulu kebenarannya. Karena itu, kata dia, Sri Mul harus mengkonfirmasi data yang disampaikan Mahfud tersebut ke PPATK.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, dugaan adanya transaksi janggal sebesar Rp 300 triliun harus menjadi momentum Kemenkeu melakukan bersih-bersih. Menurutnya, Kemenkeu harus menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lain dari program reformasi birokrasi dan revolusi mental.

Terbongkarnya dugaan transaksi gila Rp 300 triliun ini adalah efek domino dari kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak yang kerap pamer harta. Setelah ditelusuri, ayahnya yakni Rafael Alun Trisambodo (RAT) ternyata cukup tajir. Harta kekayaannya menurut Menkeu tidak masuk akal, untuk ukuran pejabat eselon III di kementeriannya. 

Sejurus kemudian, KPK dan PPATK pun bergerak menguliti harta kekayaan RAT tersebut. Temuan terakhir cukup mengagetkan, karena ada transaksi janggal hampir setengah triliun dalam kurun waktu 4 tahun saja. Jauh melampaui harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN ke KPK, yakni Rp 56 miliar saja.

Temuan tersebut pun memancing publik dan penegak hukum memelototin pejabat dan pegawai Kemenkeu yang lain. Terutama lewat akun sosial media, yang ditemukan banyak postingan harta dan kemewahan. rm.id

Komentar:
Eka hospital
Jadwal Puasa
Rspb
RsPB
Loker
ePaper Edisi 28 Maret 2024
Berita Populer
02
PKS Jagokan Kader Di Pilkada Tangsel

TangselCity | 2 hari yang lalu

07
Prakiraan Cuaca Tangerang Rabu 27 Maret 2024

Pos Tangerang | 2 hari yang lalu

10
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo