Pesan DKPP Ke Penyelenggara Pemilu

JAKARTA - Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 semakin dekat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap penyelenggara pemilu semakin memegang teguh dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.

“Pegang teguh dan tegas lurus dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, jangan sampai goyah,” pesan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, kemarin.

Dia mengingatkan, penye­lenggara menjauhi kerja sama yang menyimpang. Baik dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, kelompok masyarakat, dan lainnya.

“Semua proses terkait pemberian, perhitungan, dan rekapitulasi sesuai dengan Undang-undang agar pemilu berintegritas terwujud,” lanjutnya.

Tak kalah penting, kata Ratna, profesionalitas penyelenggara dalam menyelenggarakan pe­milu harus terus ditingkatkan. Soalnya, kata dia, tidak sedikit penyelenggara yang diadukan ke DKPP karena dinilai tidak profesional.

Dia mengatakan, ketidakprofesionalan penyelenggara juga dapat mencederai mar­wah dan proses pemilu. Penye­lenggara yang profesional yakni memahami teknis pemilu dan sedikit atau sama sekali tidak melakukan kesalahan.

“Hal itu harus sudah melekat sejak pertama kali mengucap­kan sumpah hingga akhir masa jabatan sebagai penyelenggara pemilu,” ucap perempuan asal Kota Palu, Sulawesi Tengah ini.

Koordinator Nasional Perhim­punan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, jelang pemilu, penyelenggara pemilu harus lebih fokus dan serius men­jalankan tugas. Bukan malah membuat kontroversi dan gaduh.

“Jalankan wewenang, dan ke­wajiban sebagai penyelenggara pemilu, serta kerja-kerja yang lebih nyata di masyarakat,” desaknya.

Dia mengatakan, salah satu kontroversi penyelenggara pe­milu yakni soal penundaan pilkada yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Rahmat Bagja. Dia bilang, sebagai penyelenggara pe­milu, usulan tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan kode etik.

Saparuddin menegaskan, Ba­waslu tidak patut mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan gangguan keamanan. Bahkan, pihak Polri dan TNI pun harus berhati-hati jika punya niat untuk mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan keamanan.

“Sebagai bagian dari eko­sistem pemilu, kita semua perlu mengingatkan Bawaslu untuk tidak melanjutkan lagi wacana penundaan,” tegasnya