Sinyal Positif Ekonomi Indonesia Menggeliat

JAKARTA - Rasio utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyusut dari 39 persen ke level 35 persen di tahun 2021. Capaian ini indikator kinerja perusahaan pelat merah makin efisien dan transparan.

Sepanjang 2021, total modal BUMN mencapai Rp 4.400 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp 1.573 triliun. Rasio utang itu sebesar 35 persen dari modal. Angka tersebut turun 4 persen dari rasio utang 2020 sebesar 39 persen.

“Tercatat, posisi utang BUMN Indonesia saat ini sehat. Penurunan 4 persen rasio utang itu tidak mudah. Alhamdulilah kita sudah menurunkan ke angka 35 persen,” ungkap Menteri BUMN Erick Thohir via akun Instagramnya @erickthohir pada Kamis (14/7).

Ia menilai, posisi utang BUMN terhadap modal telah jauh di bawah ketentuan minimal lembaga pemeringkat, yakni di level 45 persen. Menyusutnya rasio utang BUMN, tegas Erick, menjadi penanda membaiknya kinerja perusahaan pelat merah. Laporan keuangan yang efisien merupakan salah satu hasil dari transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perseroan milik negara. Menurut Erick, pengelolaan keuangan yang prudent adalah kunci kesuksesan BUMN.

“Transformasi keuangan di BUMN harus dikelola efisien, transparan, dan profesional. Sehingga bisa tepat sasaran. Upaya ini menjadi gerbang bagi penyehatan BUMN, agar bisa berkontribusi maksimal untuk masyarakat,” kata mantan bos Inter Milan ini.

Yang tak kalah penting, sambung Erick, adalah perubahan model bisnis. Pasca pandemi Covid-19, banyak perubahan yang dilakukan dalam dunia bisnis. Hal serupa juga dilakukan BUMN sebagai respons atas dinamika perekonomian global, terutama terkait digitalisasi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, penyusutan utang merupakan kabar baik. Capaian ini sinyal positif untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurutnya, detail penurunan utang itu perlu diketahui publik. Utang BUMN mana yang turun? Mengapa bisa turun? Dan bagaimana kinerja BUMN itu selama ini?

“Karakteristik dan kinerja tiap BUMN itu beda-beda. Sama halnya dengan performa masing-masing BUMN dalam melunasi utang-utangnya. Namun secara umum, capaian ini hal baik,” kata Piter kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Piter menuturkan, ada BUMN yang terlilit utang akibat kesalahan pengelolaan di masa lalu. Ada juga BUMN berutang untuk mendukung kinerja terkait penugasan dari negara seperti yang terjadi di BUMN Karya.

Menurut Piter, langkah yang diambil masing-masing BUMN dalam melunasi utang berbeda-beda. Misalnya, BUMN Karya yang memiliki banyak aset. Sehingga penjualan aset dapat menjadi langkah efektif untuk menurunkan rasio utang BUMN Karya.

“Beban utang terlalu sulit ditutup dengan pendapatan dari aset. Alhasil, aset harus dikurangi untuk mendapatkan uang demi mengurangi utang. Ini agar cash flow BUMN Karya lebih sehat,” tegasnya.

Berbeda lagi dengan masalah utang yang dihadapi Garuda Indonesia. Menurut Piter, masalah maskapai nasional ini lantaran kesalahan pengelolaan di masa lalu. Garuda terlilit utang namun minus aset.

“Ini terjadi akibat kebijakan sewa pesawat yang tidak tepat dan transparan. Karenanya, harus ada tambahan dana untuk restrukturisasi. Garuda harus mendapat suntikan modal baru,” ucap Piter.

Bantuan PMN

Sebelumnya, Menteri Erick menjanjikan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN untuk mendukung keuangan perusahaan.

Komisi VI DPR sudah merestui pengajuan PMN itu total sebesar total Rp 73,60 triliun. Pengambilan keputusan dilakukan saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Senin (4/7).

“Akan diperhatikan dan kami dalami. Terutama kami akan pastikan bahwa PMN bisa membawa hasil yang baik, tidak sekadar hanya menyandarkan dari keuangan BUMN kepada negara,” sebut Erick.

PMN itu diberikan dengan sejumlah catatan. Di antaranya, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat. Dan, bisa memberikan pemasukan yang maksimal ke negara. (rm.id)