Mahfud Nolak Operasi Militer

JAKARTA - Sepak terjang para teroris Papua sudah makin keterlaluan dan meresahkan. Publik yang sudah geram sejak lama, mendesak pemerintah segera menumpas para teroris Papua itu lewat operasi militer. Namun, Menko Polhukam, Mahfud MD menolak cara tersebut.

Sabtu (16/7) pagi, sejumlah orang yang diduga dari kelompok Egianus Kogoya, melakukan penembakan brutal di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, Papua. Akibat serangan itu, 10 orang warga tewas, 2 warga luka berat.

Pembantaian yang terjadi di Kampung Nanggolait itu, menambah panjang cacatan sadis para teroris Papua. Selama ini, sudah banyak nyawa melayang karena ulah para teroris Papua ini. Tak hanya warga sipil yang jadi korban, petugas dari kepolisian dan TNI juga, banyak yang meregang nyawa ditembak para teroris yang oleh pemerintah dinamakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah bersama TNI-Polri belum berhasil mengatasi masalah ini. Para teroris tetap saja makin sadis melakukan penyerangan terhadap warga dan aparat keamanan.

Desakan agar pemerintah mengerahkan pasukan militer penuh untuk menumpas kelompok teroris ini, banyak disuarakan. Harapannya, agar kasus-kasus pembantaian tidak terulang kembali.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta salah satu wakil rakyat yang meminta TNI/Polri mengubah pola pendekatan penumpasan kelompok teroris di Papua. Pengubahan pola ini perlu dilakukan agar teroris Papua tidak makin meluas dan kian meresahkan masyarakat.

Selama ini, lanjut dia, TNI/Polri cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan. Nyatanya, penyerangan terhadap warga sipil dan aparat, tetap saja terjadi.

“Sekarang sudah saatnya TNI dan Polri memburu KKB sampai ke sarangnya,” ujar politisi PKS itu.

Pakar Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta meminta TNI/Polri tegas, demi keselamatan masyarakat. Karena tanpa ketegasan aparat keamanan, teroris Papua akan terus berulah.

Stanislaus juga mendesak Komnas HAM bersuara. “Sudah menimbulkan korban jiwa, itu jelas melanggar hak asasi manusia, hak untuk hidup,” ujarnya.

Apakah pemerintah mau mendengar saran agar lebih keras ke teroris Papua?

Menkolpolhukam Mahfud MD menegaskan, kebijakan pemerintah menghadapi kelompok teroris di Papua masih sama.

“Sampai sekarang kita tetap menggunakan pendekatan keamanan dalam tertib sipil,” kata Mahfud, lewat akun Instagramnya, @mohmahfudmd, kemarin.

“Pendekatannya teritorial, menggunakan aparat reguler, bukan operasi khusus. Tetapi kewaspadaan dan kecermatan ditingkatkan,” imbuh Mahfud yang saat ini sedang menjalani isoman karena terpapar Covid sepulang naik haji.

Soal pemekaran Papua yang ditentang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mahfud menyatakan, kebijakan pemerintah itu justru mendapat sambutan hangat dari rakyat Papua. Kata dia, banyak tokoh dan juga masyarakat Papua yang mendukung pemekaran wilayah.

“Dukungan sangat masif dan meriah,” ujarnya.

Terakhir, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, penanganan pemerintah terhadap Papua sampai saat ini oke-oke saja di mata dunia.

Mahfud juga mengklaim, tudingan pemerintah dan aparat melakukan pelanggaran HAM di Papua adalah hoaks. “Karena faktanya KKB yang membunuh warga masyarakat atau warga sipil dengan keji,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono sependapat dengan Mahfud. Kata dia, penyelesaian masalah Papua harus secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata, bukan hanya lewat pendekatan ekonomi, melainkan bisa lewat kultural hingga agama.

“Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan, sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia tenaga kerja, dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” kata Dave. (rm.id)