Pemerintah Cari Solusi Masalah Di Pulau Rempang

BATAM - Pemerintah masih memutar otak mencari solusi yang pas untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pasca bentrokan warga dengan aparat keamanan, Selasa pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke­budayaan (Menko PMK) Muh­adjir Effendy berharap, solusi itu segera ditemukan.

“Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, kemarin.

Muhadjir menegaskan, pem­bangunan Proyek Strategis Na­sional (PSN) Rempang Eco-City harus tetap dijalankan.

Sebab, menurut dia, tak mu­dah mencari investor untuk menanamkan modal. “Ini adalah peluang,” katanya.

Dia turut hadir saat penan­datanganan nota kesepakatan terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

“Saya tahu bagaimana alotnya negosiasi,” tutur Muhadjir.

Namun, menurut dia, ma­syarakat juga harus didengar dan dicarikan jalan keluar.

“Pokoknya harus ada titik temu,” tegas eks Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan (Men­dikbud) ini.

Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengung­kapkan, masyarakat di Pulau Rempang tidak memiliki sertipi­kat tempat tinggal. Lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektar merupakan kawasan hutan.

Dari jumlah itu, sebanyak 600 hektar merupakan Hak Penge­lolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam,” ungkap Hadi.

Eks Panglima TNI itu menam­bahkan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, Pemerintah sudah melakukan pendekatan kepada warga setempat.

Pemerintah menawarkan re­lokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan.

Disediakan lahan seluas 500 meter persegi, dengan rumah tipe 45, yang berlokasi di dekat laut.

Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun dermaga untuk para nelayan.

Bahkan,Pemerintah mem­berikan beasiswa pendidikan ke China bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rem­pang.

Para putra daerah itu akan di­latih agar bisa bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut.

Hadi bilang, sebagian, atau tepatnya sekitar 50 persen warga menerima usulan tersebut.

Namun, saat petugas akan melakukan pematokan tanah, terjadi benturan di lapangan.

“Maka nanti kami datang lagi ke sana. Saya sampaikan lagi yang kami tawarkan itu,” tegas Hadi.