Ogah Dibanjiri Barang Impor

BANTEN - Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi baja dalam negeri. Hal ini dilakukan, agar kebutuhan baja nasional tidak perlu impor.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, dalam lima tahun terakhir, ke­butuhan baja nasional terus me­ningkat, hingga mencapai lebih dari 40 persen.

“Jangan sampai kebutuhan yang besar ini dipenuhi dari impor,” tegas Wapres saat meresmikan Pabrik PT Lautan Baja di Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mengatakan, indus­tri baja berperan vital dalam menyokong pertumbuhan se­buah negara. Menurutnya, in­dustri baja termasuk esensial bagi pengembangan banyak industri penting lainnya, seperti energi, konstruksi, otomotif dan transportasi, serta infrastruktur.

Di Indonesia, kata Ma’ruf, industri baja adalah pendu­kung utama pembangunan in­frastruktur yang saat ini sedang berkembang. Industri ini men­dorong pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, dan termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusan­tara (IKN).

Ma’ruf juga meminta pening­katan kemandirian industri baja nasional. Pertama, Tingkat Kan­dungan Dalam Negeri (TKDN) dan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk baja diminta diterapkan secara tegas dan konsisten.

Kedua, industri baja menyum­bang sekitar 7 persen dari emisi gas rumah kaca global. Untuk itu, ia meminta proses produksi baja pun harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas peng­gunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta meman­faatkan sampah sebagai energi alternatif.

“Ikhtiar ini akan menyelaraskan pembangunan industri dengan keberlangsungan planet bumi dan kemanusiaan,” jelas­nya.

Selain itu, sebagai salah satu industri yang memiliki efek berganda, industri baja nasional juga diminta untuk menyediakan program dan in­sentif untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Industri baja di­harapkan mendukung UMKM untuk dapat masuk ke rantai pasok industri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini keterlibatan sektor UMKM pada rantai pasok industri hanya sekitar 7 persen. Angka ini masih jauh tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.

Direktur Komersial PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Akbar Djohan optimistis permintaan baja domestik semakin melon­jak seiring dengan gencarnya proyek swasta yang dibangun di kawasan IKN.

Menurutnya, untuk mendu­kung pertumbuhan permin­taan yang signifikan pada mega proyek IKN maka pengembangan industri baja untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik perlu diperkuat.

“Pengembangan industri baja semakin penting bagi Indonesia karena rencana IKN yang memicu peningkatan demand baja dalam negeri,” kata Akbar.

Ketua Cluster Flat Product Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Melati Sarnita memproyeksikan konsumsi baja nasional akan mengalami pertumbuhan hingga 6 persen menjadi 17,3 juta ton pada tahun ini.

Melati mengungkapkan, pada tahun lalu, IISIA memproyek­sikan konsumsi baja nasional sebesar 16,3 juta ton. Dari data tersebut, konsumsi baja pada 2023 akan mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian pulih.

“Pada 2023 akan kembali mengalami pertumbuhan sebe­sar 6 persen atau menjadi 17,3 juta ton seiring dengan pertum­buhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Melati menilai, berbagai fak­tor diperkirakan akan mem­pengaruhi pertumbuhan kon­sumsi baja. Selain itu, gencarnya pembangunan IKN, proyek kendaraan listrik serta kebi­jakan Pemerintah mengenai pro­gram Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), juga pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap baja impor, juga berdampak pada naiknya konsumsi baja dalam negeri.