DKI Siapkan Anggaran Rp 2,85 Triliun

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui anggaran diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer (km). Fase tersebut dipatok tuntas 2024.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah sepakat memberikan alokasi anggaran Rp 2,85 triliun, berikut kegiatan penanganan banjir lain yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Ida menyampaikan, normal­isasi Ciliwung sepanjang 17 km itu merupakan kegiatan lanjutan dari 16 km yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta sejak 2013. Program ini sebagai upaya penanggulangan banjir di Jakarta.

“Memang tetap konsentrasi (penanganan banjir) di Cili­wung, karena ada banyak rumah dan warga yang tinggal di sekitar sungai itu yang harus mendapatkan perlindungan dari ban­jir,” kata Ida di Gedung DPRD DKI, Selasa (31/10).

Dia berharap, pengerjaan 17 km normalisasi tersebut bisa rampung tahun depan sesuai target Pemerintah Pusat, mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian dari rencana induk sistem pengenda­lian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.

Normalisasi Ciliwung sepanjang 17 km tersebut akan me­lintasi setidaknya 18 kelurahan di Jakarta. Yakni, Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru dan Bidara Cina.

Kemudian, Kelurahan Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

Pengerjaan normalisasi ber­tujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter. Sementara lingkup peker­jaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6 hingga 8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Untuk meminimalisir penge­luaran, Ida mengimbau, Dinas SDAmenggandeng sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki lahan tidak terpakai untuk dibuat waduk ataupun embung.

“Bisa kerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Kehutanan un­tuk memanfaatkan lahan. Sehingga Dinas SDAtidak perlu lagi membeli lahan untuk pembuatan waduk atau embung,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDADKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya mendukung penuh program Pemerintah Pusat untuk membuat tanggul di sepanjang Sungai Ciliwung. Khususnya segmen Cililitan, Rawa Jati, dan Cawang yang digarap leh Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Fokus penanggulangan ban­jir tahun 2024 itu ruang lingkup­nya ada pembangunan waduk, pengadaan tanah, Sarpras (sa­rana prasarana) sungai, pompa air, layanan aspirasi masyarakat dan operasional pengendali banjir,” ujarnya.

Proyek normalisasi Ciliwung ini merupakan amanat Presiden Jokowi. Presiden memerintah­kan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek normalisasi Ciliwung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

“Dari 33 kilometer, baru sele­sai 16 kilometer, sehingga masih tersisa 17 kilometer. Saya minta untuk diselesaikan,” kata Jokowi saat meresmikan Sodetan Kali Ciliwung.

Meski sudah ada Sodetan Ci­liwung, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, belum mampu menanggulangi banjir di Jakarta. Jokowi menyebut, ke­tiga infrastruktur itu baru mampu mengurangi banjir di Jakarta hingga 62 persen. Sehingga dibutuhkan upaya lainnya, salah satunya melanjutkan normalisasi Ciliwung.

Jokowi menyebut, masih ter­dapat 38 persen pekerjaan rumah (PR) dalam menyelesaikan per­soalan banjir di Jakarta. Semua upaya penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.

“Ini pekerjaan jangka panjang, belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga,” tandas Jokowi.