Duit Pemilu 5,6 Triliun Masih Nyangkut Di Kantor Sri Mul

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus putar otak untuk nutupin keperluan biaya pemilu di tahun ini. Sampai kemarin, kekurangan duit pemilu sebesar Rp 5,6 triliun masih nyangkut di Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Padahal, mulai besok, KPU resmi membuka pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.

Untuk biaya pemilu di tahun ini, sesuai kesepakatan yang dibuat DPR, Pemerintah dan KPU, anggaran yang harus dikeluarkan negara sebesar Rp 8 triliun. Dari total tersebut, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 2,4 triliun.

Sebenarnya, sudah dari bulan-bulan lalu, KPU menyuarakan soal sisa duit Rp 5,6 triliun yang masih nyangkut di kantornya Sri Mul itu. Namun, hingga saat ini, belum juga dicairkan. Padahal dalam waktu dekat, KPU bakal butuh biaya besar seiring dibukanya pendaftaran parpol peserta pemilu. 

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, pendaftaran parpol bakal calon peserta Pemilu 2024 akan dimulai Senin (1/8). Pendaftaran parpol akan resmi ditutup 2 pekan kemudian, tepatnya pada inggu (14/8), Hal ini sesuai Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Kegiatan Pemilu 2024 serta Peraturan KPU No 4 Tahun 2022. 

Berdasarkan aturan itu, KPU awalnya membuka pendaftaran parpol. Kemudian, anak buah Hasyim Asy’ari akan melakukan verifikasi, baik administratif maupun faktual. Setelah itu, KPU akan menetapkan partai politik peserta pemilu pada 14 Desember 2022.

Meskipun pendaftaran parpol tinggal sehari lagi, ternyata sampai sekarang, duit pemilu  untuk tahun ini saja masih nyangkut di kantor Sri Mul. Menurut Hasyim, duit pemilu yang tak kunjung cair dikhawatirkan mengganggu proses pendaftaran hingga verifikasi parpol peserta pemilu.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi 17,21 persen," tutur Hasyim.

Anggaran yang tak kunjung  cair, dikhawtirkan juga mengganggu preses tahapan pemilu di tahun—tahun berikutnya. Mengingat untuk tahun ini saja, anggaran yang diterima KPU tidak sampai 50 persen dari total yang dibutuhkan KPU.

Karena tak kunjung cair, KPU akan melakukan revisi terkait logistik pemilu yang belum cair. "KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," harap Hasyim.

Kapan duit pemilu akan cair? Lewat surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-336/AG/AG.5/2022 pada 26 Juli 2022, pemerintah mengaku sudah mencairkan lagi anggaran sebesar Rp 1,24 triliun. Dengan demikian, anggaran yang masih nyangkut di kantonya Sri Mul masih sekita Rp 3,69 triliun.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mendesak pemerintah untuk tidak main-main soal biaya pemilu. DPR akan segera memanggil pihak-pihak terkait terkait molornya duit pemilu yang sudah disepakati antara DPR, Pemerintah dan KPU.

"Kami di Komisi II segera mengundang KPU, Bawaslu, dan Kemenkeu," kata Mardani, tadi malam.

Mardani khawatir, persoalan yang berlarut-larut ina bisa menimbulkan persoalan baru di kemudia hari. "Kalau sekarang masih aman. Aman dalam arti verifikasi baru akan digelar setelah 11 September. Tapi dananya memang harus segera turun," ujarnya. 

Apa tanggapan Kemenkeu? Sayangnya, Kemenkeu masih bungkam terkait persoalan ini. Bahkan, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) melalui telepon dan pesan singkat tadi malam, belum jugga merespon. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengaku juga belum bisa memastikan detil informasi terkait pencairan anggaran KPU ini. Termasuk apa saja kendala yang menghambat cairnya anggaran pemilu itu. 

"Nanti saya cek dulu ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) progresnya, mas," jawab Yustinus.

Sebelumnya, Isa Rachmatarwata memastikan tidak ada kendala yang berarti dalam proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan untuk KPU. Semua dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi.

"Pencairan (anggaran tambahan KPU) sesuai tahapan Pemilu tahun 2022 akan dilakukan pada waktunya,” jelas Isa.

Ia juga memastikan, pencairan anggaran bisa dicairkan sebelum tahapan pemilu yang lainnya berjalan. Seperti untuk seleksi petugas verifikasi faktual pada Oktober mendatang dan kebutuhan badan Ad Hoc di November 2022. 

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),Titi Anggraini tidak mau buru-buru su’uzon. Catatannya, mungkin ada 2 penyebab yang membuat anggaran tidak kunjung cair.

Sistem Maid Online

“KPU harus menjelaskan pembengkakan anggaran ini. Sebab, keterlambatan pencairan ini dikarenakan anggaran yang terlalu gemuk. Padahal di saat yang bersamaan, keuangan negara terdampak pandemi.

Kedua, karena Pemilu adalah hak rakyat, Kemenkeu harus memfasilitasi KPU. Sehingga, jika Kemenkeu menganggap kenaikan anggaran KPU tidak wajar, Sri Mulyani harus menjelaskan secara terang benderang. Dengan begitu, tidak timbul kecurigaan.

Begitu juga sebaliknya. KPU harus berani transparan. Anggaran sebesar itu untuk apa saja dan apa argumen peruntukannya. Jika hal itu tidak dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dengan baik, maka dampaknya adalah spekulasi terus-menerus.

"Khususnya Pemerintah yang dianggap tidak serius mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Anggaran memang mutlak disediakan, tapi KPU juga wajib melakukan penganggaran dan pembiayaan secara bijaksana, efektif, efisien, dan tepat sasaran," pungkas Titi.

Pegiat demokrasi dan pemilu, Hadar Nafis Gumay meminta KPU pro-aktif jika ada anggaran yang tersendat pencairannya.

"Kalau memang betul-betul mau memperlancar pemilu ini, ya turunkan (anggaran) sesuai waktu dimana dibutuhkan. Jangan ada kata terlambat. KPU juga jangan diem saja,” seru Hadar. (rm id)