Dikukuhkan Jadi Guru Besar UIN Jakarta

CIPUTAT - Pendiri lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam orasinya, penyandang gelar Master of Arts in Asian Studies dari Australian National University (ANU) ini mengatakan, sebanyak 33 persen pemilih terpapar jual beli suara.

"Burhanuddin dinaikkan jabatannya menjadi Profesor, Guru Besar Ilmu Politik dengan angka kredit 922," tulis ketetapan yang dibacakan Wakil Rektor Bidang Akademik, Ahmad Thalabi Kharlie saat Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Bidang Sosial Humaniora, Universitas Islam Negefi Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, di Auditorium Harun Nasution, Ciputat, Banten, Rabu (29/11/2023).

Dalam orasinya, Burhan mengangkat karya ilmiahnya berjudul: Votes For Sale, Kileintelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. Burhanuddin mengulas soal mekanisme jual beli suara dan strategi efektivitas politik uang dalam mempengaruhi pilihan selama Pemilu langsung digelar.

Melalui survei nasional repre­sentatif 2014 dan 2019, Burhan menemukan sekitar 33 persen pemilih terlibat praktik jual beli suara.

"Sekitar 33 persen, atau sekitar 63 juta pemilih terpapar jual beli suara. Atau satu dari tiga orang pemilih di Indonesia, terpapar politik uang," kata Burhan.

Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah ini men­gatakan, kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tingkat politik uang terbesar ketiga di dunia. Posisinya di bawah Uganda dan Benin.

Sikap partisan konsisten men­jadi prediktor terkuat dalam pusara politik uang di Indonesia. Pemilih partisan jadi target operasi potensial terbesar politik jual beli suara. "Segmen ini jadi rebutan semua partai," katanya.

Namun, sejatinya, pemilih partisan jumlahnya amat se­dikit, hanya 15 persen dari total pemilih. Sementara dalam datanya, jumlah pemilih yang tidak partisan, jumlahnya lebih besar, 85 persen.

Ternyata, politik uang juga terjadi di pemilih yang bukanpar­tisan, yang tidak punya komitmen dengan partai politik manapun.

Sebagian besar amplop justru tersebar ke pemilih mengam­bang. Para caleg memperluas basis suara dengan menggunakan koneksi personal dengan latar belakang agama, afiliasi etnik dan sebagainya," papar pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini.

Selain itu, margin kemenangan yang dibutuhkan calon untuk mengalahkan rival internalnya hanya 1,6 persen. Jadi, politik uang bisa jadi faktor pemenang yang signifikan.

"Inilah mengapa kandidat gencar politik uang meski tingkat kebocorannya juga besar," terangnya.

Praktik tercela ini, lanjut Burhan,akan terus tumbuh subur selama desain institusi politik tidak berubah. Penerapan sistem berba­sis suara terbanyak, justru mendorong praktik ini terus merajalela.

"Maraknya malapraktik poli­tik uang akan mengarah pada kegagalan serius unsur represen­tasi dan akuntabilitas politik di Indonesia," tandasnya.

Pengukuhan Guru Besar juga dihadiri para pimpinan MPR. Seperti Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Yandri Susanto hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Menanggapi orasi ilmiah Burhan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat yang juga politi­si Partai NasDem menyebut, money politic memang menjadi persoalan pelik yang susah untuk diberantas.

“Entah ini bisa disebut politik uang atau tidak, di berbagai daerah, pemilih yang pekerja informal itu meninggalkan ker­jaannya untuk ke TPS," kata Lestari, ditemui di lokasi.

Lestari pun penyebut, kunci meminimalisir politik uang, yakni dengan terus mengedukasi pemilih. Selain itu, fokus pada pertarungan gagasan dan pro­gram sebagai tawaran menarik ketimbang amplop.

"Ini pekerjaan rumah semua pihak. Pemerintah, penyeleng­gara Pemilu, partai politik, dan publik juga harus terus diedu­kasi," katanya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saipudin Jahar bangga dengan pengangkatan guru besar yang totalnya 47 orang tahun ini.

Menurutnya, UIN Syarif Hidayatullah adalah perguruan tinggi keagamaan yang selalu berada di garis terdepan dalam pengembangan Islam modern. Juga leading dalam pengem­bangan Islam moderat. Tetap teguh menjaga harmoni, Islam yang damai, dalam konteks ke-Indonesiaan.