Aturan Baru Debat Capres-Cawapres: Tidak Boleh Pertanyaan Dengan Singkatan, Microphone Cukul Satu

JAKARTA - Aturan debat Capres-Cawapres sesi ketiga pada 7 Januari 2024 mengalami sedikit perubahan. Para kandidat yang tampil tidak boleh mengajukan pertanyaan dengan singkatan kepada pihak lawan. Selain itu, microphone yang digunakan konstestan hanya 1.

Perubahan aturan baru debat Capres-Cawapres merupakan hasil kesepakatan dalam rapat KPU, Rabu (27/12/2023). Dalam rapat tersebut, KPU menerima saran dan masukan dari ketiga tim sukses Capres-Cawapres.

Hasilnya, dalam debat sesi ketiga nanti, Capres akan menggunakan satu mikrophone yang terpasang (built-in) di podium masing-masing. Penggunaan mikrophone built-in di podium ini juga sekaligus bakal mengurangi kans Capres meninggalkan podium saat berdebat.

"Sekarang mikrophone-nya satu saja, jadi (mikrophone) tetap di podium. Dipasang di situ. Jadi, asumsinya ruang geraknya di podium itu saja," kata anggota anggota KPU August Mellaz seusai rapat, Rabu (27/12/2023).

Dengan menggunakan 1 microphone built-in, maka ketiga Capres yang tengah manggung diharapkan tetap berada di podium. Tidak boleh lagi jalan-jalan meninggalkan podium saat sedang berbicara.

"Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak, lebih leluasa. Kalau podium kan dibatasinya di podium," jelas Agus.

Penggunaaan 1 microphone ini tentu saja berbeda dengan debat sebelumnya. Pada debat pertama dan kedua ketika calon yang berdebat menggunakan tiga jenis microphone. Yakni  skintone, clip on, dan microphone  handheld (digenggam).

Penggunaan tiga jenis microphone dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi.  Apabila salah satu di antaranya rusak, atau mengalami malfungsi ketika debat berjalan dan disiarkan langsung, maka bisa diback-up oleh microphone yang lain.

"Sekarang microphone-nya satu saja, jadi tetap di podium. Dipasang di situ. Jadi, asumsinya ruang geraknya di podium itu saja," lanjut dia.

Selain microphone, KPU juga melakukan perubahan pada aturan pertanyaan antar calon. Dalam debat ketiga ini, pertanyaan yang diajukan oleh Capres pada Capres lainnya,  penggunaan singkatan dan istilah yang asing/tak familiar harus diluruskan oleh moderator debat, sebelum dijawab oleh calon yang mendapatkan pertanyaan.

"Sampai (singkatan dan istilah) clear, baru kemudian dimulai lagi (jawaban dari pertanyaan singkatan yang telah diluruskan moderator)," ungkap dia.

Dalam rapat ini juga disepakati bahwa tim sukses masing-masing calon harus menyampaikan informasi  kepada jagoannya yang berdebat. Tujuannya supaya tak menggunakan singkatan dan istilah yang asing/tak familiar dalam bertanya.

Seandainya memang singkatan dan istilah tersebut harus dipakai dalam bertanya, maka penanya harus menjelaskan arti atau kepanjangannya. Namun, apabila hal itu diabaikan, maka moderator harus ambil peran untuk meluruskan arti maupun kepanjangan singkatan dan istilah tak familiar tersebut, sebelum calon yang ditanya mendapat giliran menjawab.

"Pada akhirnya, ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu, tanpa kemudian mengurangi waktu dari Capres ataupun Cawapres (yang ditanya) pada debat dilakukan," terang Mellaz.

Diketahui, debat Capres-Cawapres sesi ketiga akan digelar pada 7 Januari 2024.  Dalam debat ketiga ini, giliran ketiga Capres yang akan adu gagasan. Tema yang dibahas adalah isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Apa tanggapan dari ketiga tim sukses Capres-Cawapres? Juru Bicara Timnas AMIN, Abdul Rochim mengapresiasi aturan baru tersebut. Menurutnya di debat Cawapres lalu, istilah dan singkatan dijadikan pertanyaaan jebakan oleh salah satu calon. Sehingga calon lainnya selaku penjawab tidak bisa menjawabnya lantaran baru mengenal istilah atau akronim tersebut.

"KPU memang sudah seharusnya tegas. Kemarin kan ada aturan tidak boleh maju ke depan, tapi ada Cawapres yang seenaknya maju ke depan. Itu mestinya ditegur karena pelanggaran. Terus ada pertanyaan-pertanyaan jebakan, moderatornya pun kaku lagi, jadi tidak efektif," sebut dia.

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) 02,  Valeryan Bramasta mengaku pihaknya tidak khawatir dengan aturan baru KPU. Apalagi dimaksudkan untuk menghindari kebingungan publik akibat praduga yang tidak benar.

"Kami dari partai pengusung dan tim kampanye nasional setuju serta menyanggupi ketentuan KPU," tegas politisi PAN itu kepada Wartawan, Rabu (27/12/2023).

Politisi berlatar belakang publik figur ini berharap, aturan baru yang dibuat KPU itu bisa diterima dengan baik oleh semua kubu paslon. Jangan ada lagi, tudingan-tudingan miring yang menyebut salah satu kontestan mendapat keistimewaan.

"Terpenting, aturan baru ini tidak mengurangi kualitas substansi sampai teknis proses debat dan penyiaran dari pihak terkait," pintanya.

Senentara itu, Jubir Tim Kampanye Nasional (TPN) 03, Achmad Baidowi menilai, aturan baru ini hanya terkait teknis di lapangan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. "Setelah nanti ditentukan, kami mohon tidak ada dugaan-dugaan atau info-info liar yang merugikan pihak-pihak tertentu," imbau Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengaku heran dengan aturan KPU yang berubah-ubah. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara terkesan tidak siap.

"Urusan microphone dan cara bertanya kandidat seharusnya sudah selesai sejak debat pertama," cetus Dedi.

Agar tidak terkesan amatiran, Dedi berharap KPU untuk mengevaluasi keseluruhan mekanisme debat. Tujuannya agar debat berikutnya tidak ada lagi perubahan.

"Masa KPU  yang dibantu oleh banyak staf ahli, tetapi tidak solid membuat regulasi dan sistem debat. Jika setiap jadwal debat ada aturan baru, bisa disimpulkan sebenarnya KPU tidak berupaya bekerja dengan baik. Justru mengesankan KPU bekerja secara amatir," pungkas dia.