TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum dan Kriminal

Advertorial

Indeks

Dewan Pers SinPo

Dana Pemilu Pasti Cair, Mahfud MD Jaminannya

Oleh: US/AY
Rabu, 03 Agustus 2022 | 08:13 WIB
Menko Polhukam Mahmud MD. (Ist)
Menko Polhukam Mahmud MD. (Ist)

JAKARTA - KPU tidak perlu lagi khawatir mengenai pencairan dana Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD menjamin, dana tersebut pasti akan cair. Yang perlu dilakukan KPU saat ini, mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan itu, dengan sebaik-baiknya.

Selama ini, memang ada kekhawatiran mengenai dana dana Pemilu. Kekhawatiran itu muncul karena Pemerintah belum juga mencairkan seluruh kebutuhan dana yang diperlukan KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Contohnya untuk tahun ini, KPU baru menerima Rp 2,4 triliun dari total yang dibutuhkan Rp 8,6 triliun. KPU ketar-ketir karena tahapan Pemilu sudah dimulai. Sejak Senin kemarin, pembukaan pendaftaran parpol peserta pemilu sudah dibuka. Kalau dana belum turun semua, KPU bisa kesulitan dalam melakukan verifikasi faktual terhadap parpol-parpol yang mendaftar itu.

Melihat kekhawatiran KPU ini, Mahfud angkat bicara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memastikan, dana Pemilu akan cair sesuai kebutuhan. Mahfud juga membantah kabar pencairan dana Pemilu tersendat.

"Hari-hari ini ada berita, Pemilu agak tersendat karena dana dari Pemerintah terlambat cair. Itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU, dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan, disediakan sepenuhnya oleh Pemerintah," ujarnya, kemarin.

Mahfud menjelaskan, pencairan akan dilakukan secara bertahap atau multiyears pada 2022, 2023 hingga 2024. Setiap tahun, Pemerintah akan mencairkan anggaran sesuai yang dibutuhkan KPU. "Ini sudah dijamin Pemerintah. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," terang Mahfud.

Mahfud memastikan, usulan anggaran dari KPU sudah disetujui. Seperti kenaikan biaya terhadap panitia, sudah disetujui, meski tidak 100 persen. Sementara, kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah, memang masih belum disetujui.

Kepada KPU, Mahfud berpesan agar tidak memusingkan masalah dana. KPU lebih baik fokus dan bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas. Hal itu penting agar KPU bisa menghadapi gugatan-gugatan yang dilayangkan pada peserta pemilu.

"Karena, apa pun yang Anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," wanti-wantinya.

Di akhir penjelasannya, Mahfud mengajak seluruh rakyat menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Dia berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang bisa lebih memajukan Indonesia.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menguatkan pernyataan Mahfud. Dia memastikan, pencairan anggaran Pemilu tidak akan meleset dari waktu yang ditentukan. "Sesuai pernyataan Pak Menko Polhukam, anggaran untuk tahapan Pemilu akan disiapkan sesuai waktunya," tukas Isa.

Mendengar hal ini, KPU berharap, pernyataan Mahfud benar-benar bisa menjadi jaminan. Komisioner KPU Idham Kholid meminta semua dana kebutuhan KPU segera dicairkan.

Jika dana itu tidak segera cair, dia khawatir kinerja KPU terganggu. "Yang jelas, keterpenuhan anggaran sangat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan manajemen penyelenggaraan Pemilu serentak 2024," ucap Idham.

Idham melanjutkan, hingga saat ini KPU belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pencairan anggaran Pemilu 2024. Ia berharap, persoalan ini dapat segera dibereskan setelah ada pernyataan Mahfud. “Kami berharap ada tindak lanjut yang segera karena tahapan terus berjalan," tekannya.

Sementara, Komisioner KPU Afifuddin memilih bicara mengenai pentingnya dukungan semua pihak untuk menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk dari Pemerintah yang mencairkan dana untuk Pemilu.

"Karena sebenarnya ini (anggaran) sangat berkelindan satu sama yang lain. Kebutuhan anggaran hanya salah satu dampak keserentakan yang sudah menjadi pilihan kita untuk Pemilu 2024," ucap Afif, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa yakin dengan jaminan Mahfud itu. Apalagi, selama ini dia juga melihat, Kementerian Keuangan tidak mempersulit proses pencairan anggaran Pemilu, tapi memang ada proses pengkajian, mengingat anggarannya cukup besar.

"Apakah ada efisiensi atau tidak, mungkin itu yang sedang dikaji. Pencairannya pun bertahap sesuai kesepakatan. Dari sisi komitmen pengawalan dari Pemerintah tidak ada masalah soal anggaran," ujar politisi Partai NasDem ini.

Untuk teknis pencairan dana, dia menyarankan Kementerian Keuangan juga bisa bekerja lebih cepat. Karena tahapan Pemilu sudah dimulai. "Agar KPU juga sebagai penyelenggara bisa tenang," imbuhnya.

Sementara, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta masih ragu dengan jaminan Mahfud. Dia mengaku sudah bosan mendengar janji Pemerintah soal anggaran Pemilu. "Yang paling penting sekarang buka, jangan lagi janji. Anggaran tahapan Pemilu itu tidak kecil," ucap Kaka. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo