Betulkah China Dikte Kita? Kata Pak Luhut Sih, Enggak

JAKARTA - Isu soal China selalu menghiasi obrolan panas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena banyaknya proyek yang ada kaitan dengan China, ada yang curiga negara sebesar Indonesia ini, sudah masuk perangkap dan jebakan China. Yang paling radikal, ada yang menuding, saat ini China sudah mendikte kita. Benarkah semua tudingan ini? Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas mengatakan tidak.  

Salah satu isu terkait China yang menjadi sorotan publik saat ini adalah terkait membengkaknya biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Awalnya, proyek ambisius itu dianggarkan 5,13 miliar dolar. Sekarang, biayanya membengkak hampir 30 persen menjadi  7,9 miliar dolar AS atau setara Rp 118,5 triliun. 

Total biaya pembangunan terbaru ini meningkat dari yang ditetapkan. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu itu, menawarkan biaya pembangunan proyek hanya 5,13 miliar dolar AS. Tawaran itu lebih murah jika dibandingkan Jepang yang menawarkan 6,2 miliar dolar AS.

Namun, berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar 1,9 miliar dolar AS atau Rp 28,5 triliun. Sehingga maksimal anggaran pembangunan yang dibutuhkan Rp 118,5 triliun. Nah, China minta Indonesia menggunakan APBN untuk menanggung seluruh pembengkakan biaya tersebut. Padahal proyek ini proyek patungan, di mana kepemilikan Indonesia hanya 60 persen.

Sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah untuk menolak permintaan China itu. Gara-gara perkara ini, sejumlah pihak menilai Indonesia didikte China. Pernyataan itu antara lain disampaikan ekonomi senior Profesor Didik J Rachbini. Rektor Universitas Paramadina ini meminta pemerintah bersikap tegas soal ini.

Kata dia, lebih baik proyek tersebut tidak dilanjutkan. Karena akan merugikan Indonesia. "Kalau dilanjutkan atau menerima maunya China, proyek ini hanya akan menambah beban APBN," kata Didik, saat dikontak, kemarin. Ia berharap, DPR segera turun tangan ikut mengevaluasi proyek kereta cepat Bandung.

Ekonom Anthony Budiawan menyampaikan hal serupa. Kata dia, Indonesia jangan mau didikte China. Persoalan ini tak bisa dibiarkan. Ia curiga membengkaknya biaya proyek karena ada penyimpangan. "Kalau ada indikasi penyimpangan, proyek bisa dibatalkan," ujarnya.

Sementara itu, Luhut tak terima Indonesia disebut negara yang dikontrol China. Hal itu disampaikan Luhut dengan merujuk data defisit  perdagangan Indonesia dengan China yang terus menurun. 

"Kita kadang nggak percaya bahwa kita hebat. Kita ini hebat! Ini Anda lihat juga tadi defisit perdagangan dengan China, bagaimana orang bilang China mengontrol kita?" kata Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD, kemarin.

Ia menjelaskan, transaksi impor Indonesia dari China terus menurun. Sebelumnya, sempat mencapai titik 27 miliar dolar AS, kemudian turun lagi ke angka 17 miliar dolar AS. Tahun lalu, tinggal 2 koma sekian miliar dolar.

"Tahun ini, per kuartal kemarin, tadi saya baru terima data, kita sudah surplus 500 juta dolar, tahun ini kita mungkin surplus 1 sekian miliar dolar," paparnya.

Dengan semua data itu, kata Luhut, bisa menunjukkan bahwa Indonesia tak dikontrol China. Menurut dia, data itu juga menunjukkan Indonesia sudah di jalan yang benar dalam segi perekonomian dan tidak didominasi oleh China.

"Jadi kalau ada orang bilang kita dikontrol China, saya juga kadang-kadang bingung, ini yang ngomong ngerti nggak angka. Saya tentara, saya karena tiap hari di-brief oleh anak-anak muda, di kantor saya, saya jadi paham ini angka, we are on the right track, kita sekarang jalan di track yang benar," ujar Luhut.

Bukti lainnya yang disebutkan Luhut terkait betapa hebatnya Indonesia dalam membangun perekonomian, yakni transformasi dalam hilirisasi. Luhut menyebutkan ada sejumlah proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia.

Dengan hilirisasi, Luhut percaya, nilai ekspor Indonesia akan terus bertambah. Terkahir, Luhut menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih baik dibanding China dan Amerika Serikat. 

Apakah Indonesia didikte China? Anggota Komisi VI DPR, Amin AK mengatakan hal tersebut tergantung dari sikap Indonesia. Apakah bisa bersikap tegas atau tidak. Dalam persoalan pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat misalnya, bisakah pemerintah menolak keras penggunaan dana APBN. Kalau tidak bisa bersikap tegas, wajar kalau publik menganggap, kita didikte China. 

Politisi PKS ini khawatir, kita kena jebakan utang China. “Jangan sampai proyek ini hanya untuk memenuhi ambisi sekelompok orang. Namun, mengorbankan masa depan rakyat Indonesia dengan beban utang yang sangat besar,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang bukanlah solusi tepat untuk menambal lonjakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Apalagi dengan tekanan inflasi dan tren kenaikan suku bunga, ini akan menjadi beban yang mahal

Menurutnya, agar tidak menjadi risiko APBN, pemerintah bisa mengajukan keringanan utang. "Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa mendorong pengampunan utang sebagian atau penurunan suku bunga," kata Bhima.

Selain itu, opsi debt swap atau pertukaran utang juga bisa dilakukan oleh pemerintah. "Jadi pertukaran utang. Kalaupun harus ditanggung Indonesia, tapi secara pokok utang kepada China itu bisa dikurangi. Intinya cost overrun ini jangan sampai jadi beban baru, ini beban bersama Indonesia maupun China," imbuhnya. (rm id)