TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Jokowi Tak Punya Rencana Kampanye

Kandang Banteng Diserbu Bansos

Laporan: AY
Sabtu, 03 Februari 2024 | 10:02 WIB
Foto : Setpres
Foto : Setpres

JAWA TENGAH  - Mendekati Pemilu, Presiden Jokowi tak berhenti menebar bansos. Yang terbaru, dilakukan di Jawa Tengah (Jateng), yang merupakan kandang PDIP. Jokowi menepis anggapan, pembagian bansos itu bentuk kampanye. Istana juga memastikan, Presiden tetap fokus kerja, tidak ada rencana kampanye.
Aksi blusukan di Jawa Tengah ini sudah dilakukan sejak awal Januari 2024 dan dilanjutkan di akhir Januari. Kepala Negara menyisir setiap kabupaten/kota di Jateng. Mulai dari Purworejo, Cilacap, Tegal, Banjarnegara, dan Banyumas. Setelah itu, Jokowi lanjut ke Salatiga, Temanggung, dan Wonosobo. Lalu ke Semarang, Purwodadi, dan Blora. Pertengahan pekan ini, Jokowi ke Wonogiri, dan Sukoharjo.
Agenda Jokowi di setiap kunjungan tersebut macam-macam, namun selalu ada pembagian sembako. Pada Kamis (1/2/2024), Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat di Sukoharjo.
Aksi Jokowi bagi-bagi sembako ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Jokowi santai. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara. Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Jokowi, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Jokowi menyebut, fenomena El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan, penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di DPR. “Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tandasnya

Di awal tahun ini, Pemerintah mengucurkan BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Penyaluran dilakukan di Februari ini secara sekaligus, sehingga penerima akan mendapatkan Rp 600 ribu. Anggaran yang disediakan untuk bansos ini sebesar Rp 11,2 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, jumlah anggaran bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun. Naik Rp 20 triliun dibanding 2023, yang tercatat Rp 476 triliun. Dia bilang, penggunaan anggaran bansos akan terus dimonitor, menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

"Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah Undang-Undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi Undang-Undang dia menjadi instrumen negara bersama," terang Sri Mulyani.
Mengenai tuduhan Jokowi kampanye, Istana kembali memberikan bantahan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Jokowi tidak berencana untuk kampanye di Pilpres 2024. Langkah Jokowi memberikan bansos merupakan salah satu bentuk fokus bekerja.

Presiden tidak merencanakan untuk kampanye. Tidak ada. Beliau bekerja," ujar Ari, di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Ari menyatakan, kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah merupakan agenda kerja. Kunjungan itu bukan bagian dari kampanye.
Ia lalu menjelaskan perbedaan kampanye dan kunjungan kerja. Kunjungan kerja menjalankan tugas sebagai kepala negara untuk menyerap aspirasi dan memastikan program yang dirancang sudah berjalan. Sedangkan kampanye merupakan upaya mendapatkan dukungan atau mendorong agar kandidat tertentu dipilih.

"Jadi dua hal berbeda. Jelas tak dilakukan Presiden. Yang dilakukan oleh Presiden adalah kunker dan itu harus dibedakan," pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo