DPR Sudah Reses, Hak Angket Layu Sebelum Berkembang

JAKARTA - Nasib hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres benar-benar layu sebelum berkembang. Sampai penutupan masa sidang DPR, tak ada satu pun anggota Dewan yang secara resmi mengusulkan penggunaan hak angket tersebut. Dengan kondisi ini, Partai Gerindra menganggap hak angket sudah game over.
Wacana penggunaan hak angket mulai ramai dibicarakan tak lama setelah pencoblosan pada 14 Februari lalu. Wacana ini pertama kali diusulkan Capres 03, Ganjar Pranowo.
Saat masa sidang DPR dibuka awal Maret lalu, wacana ini kembali menghangat. Dalam Rapat Paripurna saat itu, beberapa anggota DPR dari PDIP yang menyampaikan perlunya menggulirkan hak angket.
Namun, setelah itu, nyaris tidak ada gerakan secara riil. Wacana hak angket hanya sebatas komentar-komentar yang meramaikan media. Selama masa sidang berjalan, tak ada satu pun aksi konkret dari kubu Capres 01 maupun 03 untuk menggulirkan hak angket.
Sampai masa sidang DPR ditutup pada Kamis (4/4/2024), tak ada satu pun anggota DPR yang bicara soal hak angket. Dengan situasi ini, makin sulit untuk menggulirkan hak angket. Soalnya, saat ini DPR kembali reses, dan baru akan masuk kantor pada 13 Mei mendatang.

Dengan kondisi ini, kubu 02 merasa di atas angin. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyimpulkan, hak angket batal digulirkan di DPR.

"Yang jelas, angket nggak jadi. Ini sudah ditutup (masa sidang DPR ditutup) kan. Alhamdulillah angket tidak jadi," kata Habiburokhman, usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Di saat yang sama, Ketua DPR Puan Maharani seperti tak mau membicarakan wacana hak angket. Puan yang memimpin Sidang Paripurna hanya terdiam dan menggelengkan kepala saat ditanya wartawan apakah ada pihak yang sudah mengajukan hak angket kepada unsur pimpinan.

Meski begitu, PKS masih menyimpan asa untuk menggulirkan hak angket. Politisi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya masih mendorong agar hak angket bisa terus berjalan. "Mestinya jalan terus. Ini bagian dari upaya untuk menguji kematangan demokrasi kita," kata Mardani, Jumat (5/4/2024).
Ketua DPP PKS ini mengaku sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR untuk mengawal hak angket DPR. Salah satunya anggota Fraksi PKB DPR Luluk Nur Hamidah.

"Kata beliau (Luluk), beberapa dari Fraksi PKB bahkan sudah ada yang tanda tangan. Mestinya cukup 25 anggota dari dua fraksi," ujarnya.
Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyampaikan hal senada. Kata dia, untuk menggulirkan hak angket butuh dukungan dari parpol lain. Tak bisa hanya PKS sendiri. "Mudah-mudahan hak angket masih mungkin terbentuk pada persidangan yang akan datang," katanya.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim juga mengaku partainya belum menyerah untuk mengajukan hak angket Pilpres 2024. Hanya saja, NasDem menunggu sinyal dari PDIP.
Menurut dia, hak angket tak akan berjalan tanpa ada dukungan dari PDIP. Pasalnya, PDIP memiliki jumlah kursi paling banyak di DPR saat ini, yaitu 128. Jumlah tersebut sangat menentukan saat proses voting. "Kita terus berkomunikasi dengan kawan-kawan PDIP. Belum kehilangan asa," kata Hermawi, saat dihubungi, Jumat (5/2).
Kabar wacana hak angket DPR yang melempem jadi perbincangan hangat warganet. Pemilik akun @kangdede78 memprediksi, hak angket DPR tak akan bergulir. Pasalnya masa sidang DPR sudah usai.

"DPR telah menutup masa sidang dan memasuki masa reses hingga 13 Mei 2024 mendatang. Hak angket layu dalam batin," tulisnya.
Akun @nusantsrahq menyampaikan hal yang sama. Kata dia, hak angket hanya ramai di media. "Betul, tong kosong hak Angket," ucapnya.
Sementara, akun @nusanjaya01 mengaku kecewa setelah mengetahui tak ada aksi nyata dari anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. "Rakyat terlanjur berharap adanya hak angket," pungkasnya.