4 Menteri Bersaksi di MK, Urusan Bansos Clear & Clean

JAKARTA - Empat menteri: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, memberikan penjelasan rinci dan detail mengenai penyaluran bansos di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan penjelasan mereka, urusan bansos kini menjadi clear and clean.
Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir hadir memenuhi panggilan MK untuk memberi penjelasan dalam sidang terakhir sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Risma tiba di MK paling awal, pukul 07.15 WIB. Tak berselang lama, Airlangga terlihat hadir di Gedung MK pukul 07.20 WIB. Setelahnya, muncul Menkeu Sri Mulyani sekitar pukul 07.30 WIB. Terakhir, Effendy tampak sampai di Gedung MK pukul 07.47 WIB.
Mengawali persidangan, keempatnya disumpah majelis hakim. Setelah itu, satu per satu mereka menyampaikan paparan. Muhadjir mendapat giliran pertama. Tanpa basa basi, Muhadjir langsung bicara alasan pemerintah jor-joran membagikan bansos. Kata Muhadjir, fenomena El-Nino menjadi alasan Pemerintah getol membagikan bansos.
Pemerintah, ditegaskan Muhadjir, tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi krisis. "Dalam setiap suasana krisis, kita ambil risiko yang paling kecil," terangnya.
Muhadjir lantas mencontohkan saat pandemi Covid-19. Setelah mendengarkan paparan para ahli, tambahnya, Pemerintah pun mengambil kebijakan yang risikonya paling kecil. Begitu juga saat memberikan bansos El Nino.
"Misalnya di dalam memberikan bantuan pangan (bansos El Nino beras) melalui Bapanas (Badan Pangan Nasional) misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta, ke keluarga penerimaan manfaat," sambungnya.

Menurut Muhadjir, dengan memberikan bansos kepada 22 juta kepala keluarga, akan ada sekitar 90 juta orang mendapatkan manfaat bansos. Sekalipun, yang benar-benar tersalurkan hanya 4 juta kepala keluarga.
"Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang terjadi error yang mestinya tidak perlu dibantu, ini kadang-kadang perhitungan yang sulit untuk dihindari," beber mantan Rektor Universitas Muhammad Malang itu.

Kendati demikian, lanjut dia, tetap saja Pemerintah akan mengambil opsi yang risikonya paling rendah. Apalagi, saat itu suasananya bikin dilema sehingga harus ada keputusan yang cepat diambil. Sehingga, Pemerintah tidak lagi menggunakan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam menyalurkan bansos.
"Kita langsung ambil data kemiskinan itu dari bawah mulai dari RT, RW, dari kepala desa. Terpenting, harus segera diturunkan bantuan-bantuan agar suasana Covid yang perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan," tutur dia.
Setelahnya, giliran Airlangga memaparkan secara jelas dan rinci berbagai hal mengenai program bansos yang digugat kubu Capres 01 dan Capres 03. Kata Airlangga, program bansos yang dibuat Pemerintah adalah dalam rangka melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan.

Proses perencanaan dan penyalurannya pun sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan. "Perlinsos (Perlindungan Sosial) pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," terang Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan soal kenaikan anggaran bansos. Kata dia, anggaran bansos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian. Sejak 2020, besaran bansos berada di atas Rp 440 triliun.
Pada 2024, anggaran bansos mengalami kenaikan lantaran naiknya anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023. Subsidi energi di 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 19,4 triliun.
Setelah itu, Airlangga menjelaskan soal dampak El Nino. Kata dia, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, yang di beberapa tempat, produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok terganggu, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin. Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial dan bantuan pangan seperti yang dilakukan Singapura, India, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Indonesia, kata Airlangga, mengucurkan program bantuan pangan untuk sebanyak 22 juta KK orang atau 7,9 dari penduduk. "Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6 persen penduduk, Singapura sebesar 41,7 persen penduduk, India sebesar 55,6 persen penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1 persen penduduk,” terangnya.

Sementara, Sri Mulyani menegaskan, bansos dan perlinsos telah dianggarkan APBN di masing-masing kementerian atau lembaga. Bahkan, juga dianggarkan di Bendahara Umum Negara (BUN) seperti subsidi maupun (bantuan langsung tunai) BLT desa. 
"Jadi, bansos itu posnya beda, sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment (pencadangan belanja kementerian yang diblokir)," terang Sri Mul.

Dia menyatakan, automatic adjustment tidak pernah dilakukan untuk membiayai bansos. "Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak," tekan Bendahara Negara tersebut.
Sedangkan, Risma menjelaskan proses pengadaan bansos. Risma bilang, bansos BLT dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah melalui persetujuan DPR.
“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” jelas politisi PDIP ini.
Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp 7,5 triliun. "Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember, karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024. Sehingga, terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp 79 triliun dari Rp 87 triliun pada anggaran 2023. “Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” tuturnya.
Tim Hukum Pembela Capres-Cawapres 02 Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea menyatakan, kesaksian keempat menteri itu menepis anggapan miring soal bansos. "Menteri Keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," ucap Hotman, usai sidang di Gedung MK.