TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Prabowo Mulai Seleksi Calon Menteri Parpol Pendukung

Laporan: AY
Minggu, 21 April 2024 | 09:10 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Komposisi kabinet di koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai digodok. Parpol pendukung sudah mulai setor nama-nama calon menteri. Prabowo selaku presiden terpilih mulai seleksi calon anak buahnya.
Proses penjaringan nama calon menteri ini diungkapkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Seiring dengan dekatnya putusan yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi perihal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, komposisi kabinet sudah mulai dibahas.
"Pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif," ungkap Muzani, kemarin.
Komposisi kabinet itu, kata dia, bukan hanya yang berasal dari parpol koalisi saja. Namun, berasal juga dari kalangan non parpol atau profesional.
"Dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," bebernya.
Wakil Ketua MPR ini mengatakan, parpol koalisi seperti Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN telah menyetor nama-nama yang dinilai layak mengisi kursi kabinet. Namun siapa saja nama-nama calon menteri dari parpol koalisi, Muzani masih belum mau membocorkan.
"Menteri itu pembantu Presiden, berarti mereka itu harus mengetahui, memahami dan menyetujui program Presiden. Baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat Presiden dan Wakil Peesiden," tegas Muzani.
Menurutnya, seorang menteri itu kudu menjalankan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari program Presiden. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan Presiden.

"Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu Presiden harus menyetujui program Presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ujarnya.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra tidak menampik bila parpol pendukung sudah setor nama calon menteri ke Prabowo. Untuk Demokrat, prioritas nama yang diusulkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketum partai yang saat ini sedang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pak Prabowo sudah meminta kader-kader terbaik dari Demokrat. Sekarang Demokrat yang terbaik nomor satu siapa? Ya Mas AHY," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).
Meski begitu, Herzaky menyerahkan keputusan soal penentuan menteri untuk AHY kepada Prabowo sebagai presiden nantinya. Menurutnya, AHY bisa bekerja dengan cepat di sisa masa jabatan sebagai Menteri ATR/BPN.
"Ya menterinya, kita percayalah kepada Pak Prabowo. Melihat kapasitas, kapabilitasnya, hari ini beliau sudah menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Kita lihat bagaimana kinerja beliau," bebernya.
Herzaky menilai AHY tak masalah jika mendapat penugasan sebagai menko ataupun menteri teknis. Menurutnya, AHY tidak pernah memilih-milih tugas.

Mas AHY di manapun ditempatkan siap, dipercaya oleh Pak Prabowo, memberikan tempat terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.  Kata dia, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo-Gibran.

"Kita tunggu saja dan kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran menyusun daftar susunan personil kabinetnya yang terbaik," sambung Hinca kepada Redaksi, Sabtu (20/4/2024) malam.
Namun, Ketua DPP PAN Saleh Daulay berharap agar publik tidak salah paham soal parpol pengusung telah menyetor nama-nama calon menteri ke Prabowo. Saleh bilang, tidak ada konsep bagi-bagi 'kue' di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau sekadar nama, pasti banyak yang disebut. Masalahnya, apakah nama tersebut tepat? Sesuai dengan kebutuhan Prabowo-Gibran? Mampu melayani dan memberikan yang terbaik buat rakyat?" lanjut Saleh.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu menggaransi semua menteri yang akan bekerja melayani masyarakat adalah yang mampu dan memiliki keahlian. Dengan begitu, setelah dilantik tidak lagi belajar, tetapi sudah langsung bekerja.

"Kalaupun ada yang dari parpol, sudah semestinya harus profesional juga. Paling tidak, dia paham apa tugas fungsi pokok yang diamanahkan," tegasnya.
Juru Bicara PSI Sigit Widodo menyatakan penunjukan menteri di kabinet nanti sepenuhnya hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. "Saya kira siapapun yang nanti ditunjuk merupakan sosok terbaik yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh Pak Prabowo," terang Sigit.
Lantas, seperti apa peluang parpol di luar KIM mendapat jatah kursi menteri? Diketahui, Prabowo-Gibran berkali-kali menyatakan bakal menggandeng semua parpol untuk sama-sama membangun Indonesia. Dengan demikian, terbuka peluang bagi partai di luar koalisi Prabowo-Gibran dijatah kursi menteri.
"Saya selalu menawari (menteri ke NasDem), saya selalu mengajak (gabung koalisi)," ucap Prabowo saat bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Jumat (22/3/2024) lalu.

Prabowo menyebut rakyat menginginkan para pemimpinnya rukun. Oleh karena itu, unsur pimpinan partai harus bekerja sama agar Indonesia semakin kuat dan makmur.
"Saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita," tambah Menteri Pertahanan itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poligov Tri Andika meramal kursi kabinet Prabowo-Gibran akan didominasi kader partai. Sebab, dia meyakini NasDem dan PKB akan merapat bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Dengan demikian, peran partai oposisi di Parlemen bakal melemah.
"Secara umum, kabinet yang terbentuk akan mencerminkan koalisi gemuk di pemerintahan. NasDem dan PKB kemungkinan besar akan bergabung," nilai Tri Andika.
Menyoal keahlian seperti yang diungkap Muzani, Tri Andika menanggapinya secara pesimis. Dia menduga Prabowo akan lebih memilih kader partai sebagai pembantunya dibanding dari kalangan profesional.
"Faktor keahlian penting, tapi yang lebih penting adalah variable keseimbangan politik. Sehingga, kabinet akan dominan porsi partai dibanding profesional. Tidak ada lagi tuh keseimbangan antara porsi parpol dan profesional seperti di era Presiden Jokowi," pungkas dia.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo