Sejumlah Partai Dukung Pilkada Lewat DPRD, Demokrat dan PKS Masih Mengkaji

JAKARTA - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat. Sejumlah partai politik secara terbuka mendukung agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD. Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS belum mengambil sikap tegas.

 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien, baik dari sisi anggaran maupun biaya politik. Ia menyebut anggaran Pilkada 2015 hampir Rp7 triliun dan melonjak menjadi lebih dari Rp37 triliun pada Pilkada 2024.

 

“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sugiono di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Gerindra menilai mekanisme ini tidak menghilangkan demokrasi karena DPRD merupakan wakil rakyat hasil pemilu, serta berpotensi mengurangi polarisasi di masyarakat.

 

Dukungan serupa disampaikan PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan usulan tersebut sudah lama menjadi sikap partainya dan dinilai lebih sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat.

 

Partai Golkar juga secara tegas mendukung. Rapimnas I Golkar 2025 merekomendasikan Pilkada melalui DPRD. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut sistem ini tetap mencerminkan kedaulatan rakyat.

PAN turut menyatakan dukungan, meski dengan syarat adanya kesepakatan seluruh partai dan tidak memicu polemik publik.

 

Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS masih mengkaji. Demokrat menyatakan akan mendengar aspirasi masyarakat, sedangkan PKS membuka dialog untuk menentukan sistem terbaik bagi demokrasi ke depan.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga membuka opsi Pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran, seraya mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem pemilihan tidak langsung.