Keberatan PKS Gabung Koalisi Prabowo

JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.
SEJUMLAH kader dan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir balik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, setelah menolak PKS bergabung dengan koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, Siti Oniah, istri Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Dia menyinggung Partai Gelora yang tidak mencapai ambang batas alias parliamentary threshold sebesar 4 persen di Pileg 2024 ke­marin. "Aduh dengar berita meno­lak PKS untuk koalisi. Aduh teri­ma kasih ya itu partai apa ya nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya, Masya Allah, Tabarakallah, nol koma sekian loh," katanya Siti di akun Instagram Mardani, Rabu (1/5/2024).

Namun Mardani yang ada dalam postingan tersebut lebihadem menanggapi sindiran istrinya. Dia mengatakan, visi dan misi antara PKS dengan Partai Gelora memang berbeda.

"Proposalnya kita sama Mas Anis Matta berbeda, visinya berbeda. Bagi saya, oposisi sehat kok. Kalian yang di dalam, jaga Pemerintahan biar betul-betul bekerja buat rakyat," katanya.

 Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menegas­kan, sikap politik parpolnya ter­hadap Pemerintahan mendatang bukan selera personal tokoh atau partai tertentu. "Keputusan koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal. Ini keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan ke­pentingan untuk rakyat," ujanya, Selasa (30/4/2024).

Anggota DPR Komisi I ini menuturkan, PKS sampai kini konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional. Sebab, tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. "Intinya kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun," ungkap Jazuli.
Dia menegaskan, komunikasi PKS dengan semua partai politik sangat baik dan berjalan lan­car. Termasuk dengan Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Yang pasti, lanjutnya, PKS per­nah menjadi parpol yang berpengalaman selama sepuluh tahun berada dalam pemerintahan era SBY. PKS juga pernah di luar Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi). "Jadi oposisi nggak ada masalah, koalisi siap," tutur dia.

Sedangkan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu tak masalah dengan penolakan Gelora. Bagi PKS, di luar maupun di dalam, sama-sama punya pengalaman.
"Intinya, kebijakan untuk mengambil apakah di luar atau di dalam, ditentukan Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan Majelis Syuro," tandasnya.