Dewan Desak Pemkot Konsultasi Ke Kementerian

SERPONG-Gaji honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) sudah hampir 7 tahun tidak pernah alami kenaikan. DPRD Kota Tangsel mendesak Pemkot merumuskan dengan matang soal gaji honorer ini.

"Gaji kami yang bekerja sebagai honorer di kelurahan dan kecamatan tak kunjung naik selama tujuh tahun. Sedangkan intensif RT/RW sudah naik tahun ini," ungkap salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya.

Para honorer itu menerima gaji Rp 2,8 juta setiap bulannya. Jumlah mereka ribuan. Bahkan sudah ada yang mengabdi selama belasan tahun. Sedangkan, gaji ketua RT/RW untuk tiga bulan naik menjadi Rp 3 juta. "Kami yang sudah berkeluarga harus pintar-pintar mengaturnya dengan gaji ini. Ya kadang cukup, kadang tidak. Namanya kebutuhan selalu ada saja. Kami berharap para pimpinan memperhatikan kami," tandas honorer tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis mengungkapkan, beberapa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu.

Kendati begitu, Rizki juga menyebutkan, bahwa dalam penyusunan gaji pegawai honorer telah diatur berdasarkan ketentuan yang ada.

“Gaji honorer setiap daerah berbeda-beda, salah satu dasar pertimbangan utama adalah kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia menerangkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka saat ini dibuka peluang agar para pegawai honorer bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar ada kenaikan kelas.

“Pemeirntah Pusat, telah membuka peluang dengan mengangkatnya menjadi PPPK, tentunya para pegawai honorer ini pun juga harus mengikuti semua aturannya agar memiliki kesempatan kenaikan lebih tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan, upaya untuk menaikan gaji honorer juga tentu harus dilakukan Pemkot Tangsel. Namun tetap dilakukan dengan aturan yang ada.

“Karena kan gaji honorer saat ini sudah dikonsultasikan dengan Inspektorat dan BPK agar tidak menyalahi aturan. Namun demikian, sebaiknya dikonsultasikan kembali masalah ini degan pihak terkait, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Agar kita mendapat kejelasan dalam upaya kita mensejahterakan para pegawai honorer yang telah lama mengabdi,” tambah Rizki.