TangselCity

Ibadah Haji 2024

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Luhut: Kalau Tak Ada Penyesuaian Kebijakan, Subsidi BBM Akhir Tahun Bisa Tembus Rp 550 T

Laporan: AY
Minggu, 21 Agustus 2022 | 11:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Ist)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Ist)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah kini sedang menyusun beberapa skenario penyesuaian harga, untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.

Dengan tetap mempertimbangkan dampaknya, terhadap masyarakat.

Luhut menyebut, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong peningkatan gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar. Ini berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

"Hingga saat ini, jumlah subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung APBN, telah mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun," kata Luhut dalam keterangannya, Minggu (21/8).

"Harga BBM di Indonesia saat ini, relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," imbuhnya.

Selain menyusun berbagai skema penyesuaian harga, pemerintah kini juga tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.

"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina, untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," jelas Luhut

Untuk Pembangunan SDM

Dia memastikan, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi, nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Demi menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

"Anggaran subsidi dan kompensasi energi, nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan. Juga kepada masyarakat kurang mampu," beber Luhut.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain, seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

"Keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan distribusi pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar, tetap lancar," pungkas Luhut. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo