TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2026

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Selain Urus Desa, Gerindra Dorong KDMP Jadi Tulang Punggung Rantai Pasok Nasional

Reporter: Farhan
Editor: AY
Sabtu, 18 Juli 2026 | 10:39 WIB
Salah datu Koperasi Merah Putih di Gresik, Jawa Timir. Foto : Ist
Salah datu Koperasi Merah Putih di Gresik, Jawa Timir. Foto : Ist

JAKARTA – Partai Gerindra mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi VI DPR, Kawendra Lukistian, mengatakan KDMP harus naik kelas menjadi kekuatan ekonomi strategis, bukan sekadar unit perdagangan berskala kecil di desa.


"Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini," ujar Kawendra, Jumat (17/7/2026).


Menurutnya, penguatan rantai pasok melalui koperasi akan mengurangi ketergantungan pada sistem distribusi yang selama ini lebih banyak dikuasai sektor swasta. Dengan jaringan yang dimiliki KDMP, distribusi barang diharapkan menjadi lebih efisien dan harga kebutuhan masyarakat lebih terkendali.


"Kalau rantai pasok semakin banyak dikelola negara melalui koperasi, harga bisa lebih terkontrol sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.


Kawendra mengapresiasi lebih dari 6.600 KDMP yang telah bergabung dalam rantai distribusi nasional. Ke depan, ia berharap jumlah tersebut terus bertambah sehingga KDMP tidak hanya menjadi pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi mitra strategis berbagai BUMN.


"Semakin banyak koperasi yang terlibat, semakin kokoh ekonomi rakyat. Keterlibatan KDMP dalam rantai pasok BUMN juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk masyarakat desa," ujarnya.


Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam pengelolaan koperasi. Menurutnya, KDMP harus mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja sehingga masyarakat desa tidak perlu merantau untuk mencari pekerjaan.


Selain itu, Kawendra meminta pengawasan koperasi dilakukan secara digital dan real-time. Ia mendorong Kementerian Koperasi membangun dashboard pemantauan yang dilengkapi early warning system agar berbagai persoalan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.


"Bukan hanya mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap kendala bisa segera dimitigasi. Ini menyangkut harapan masyarakat sehingga program ini harus berjalan optimal dan berkelanjutan," tegasnya.


Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai kehadiran KDMP akan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien sekaligus memutus mata rantai permainan harga oleh tengkulak.


"Kalau selama ini harga sering dimainkan tengkulak, dengan hadirnya KDMP harga bisa lebih murah dan lebih mudah dijangkau masyarakat," kata Bahtra.


Ia menjelaskan, KDMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pemerintah, lanjut Bahtra, juga tengah menyiapkan Koperasi Nelayan Merah Putih guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu fokusnya adalah penyediaan fasilitas penyimpanan seperti cold storage, sehingga nelayan tidak lagi terpaksa menjual hasil tangkapannya dengan harga rendah karena keterbatasan sarana.


Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki distribusi bahan bakar bagi nelayan di wilayah pesisir dan daerah terpencil.


"Pak Presiden ingin memangkas berbagai hambatan tersebut agar program-program prioritas pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.


Menanggapi sorotan mengenai lokasi sejumlah KDMP yang dinilai kurang strategis, Bahtra menegaskan penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah pemerintah desa bersama masyarakat, tanpa intervensi dari pemerintah pusat.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit