Jangan Ada Lagi Makelar Proyek

SERPONG - Supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan berskala menengah dan besar bisa terpakai secara efektif dan efisien, maka ke depan ini tak boleh ada lagi makelar proyek. Sebab, makelar atau calo proyek itu kerjanya cuma mencari komisi atau memotong anggaran.

Oleh karena itu, sudah saatnya para menteri, pimpinan DPR dan DPRD membersihkan instansinya dari makelar proyek. Kalau ada oknum pejabat yang membuka pintu bagi makelar proyek, secepatnya mesti ditindak tegas. Lalu copot dari jabatannya.

Kita berharap, sejak awal pembahasan anggaran di DPR, tak boleh ada makelar proyek yang bermain. Tak boleh ada makelar proyek yang coba-coba mempengaruhi anggota DPR.

Begitu pula saat menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan misalnya., tak boleh ada makelar yang bermain mempengaruhi pejabat di kementerian atau direktorat jenderal (ditjen).

Supaya tak terjadi kebocoran anggaran, pemilihan perusahaan pelaksana proyek pembangunan, mesti dilakukan secara transparan. Tak boleh ada kongkalikong antara pemilik dan pelaksana proyek.

Oleh karena itu, ke depan ini, para menteri, mesti membersihkan kemen teriannya dari orang-orang yang tidak jelas. Para menteri juga harus meteriannya dari orang-orang yang tidak minta semua bawahannya agar tidak berhubungan dengan makelar proyek.

Hal serupa mesti dilakukan para gubernur, bupati dan walikota. Kita berharap, mereka melakukan bersih-bersih kantornya dari makelar proyek dan oknum pejabat nakal.

Kita juga berharap, ke depan ini dilakukan evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, apakah sudah efisien dan sesuai target? Kalau kemudian terbukti tidak efisien dan tak sesuai target, segera tegur kontraktornya dan copot pejabat yang jadi penanggung jawab proyek.

Ke depan ini, semua proyek mesti dikawal sejak awal. Pengawalan mesti dilakukan oleh Menteri, Dirjen, Sekjen dan Irjen bersama-sama pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kita juga berharap, para gubernur, bupati dan walikota aktif mengawasi bawahannya, baik para kepala dinas maupun kepala proyek. Kalau ada yang coba main-main dengan makelar proyek, para kepala daerah tak perlu ragu-ragu untuk bertindak tegas dan mencopot oknum pejabat nakal.