Ngadepin E-Commerce, Mendag Ngaku Kayak Wasit Tinju

JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pentingnya equal playing field atau konsep tentang keadilan dan kesetaraan bagi pelaku bisnis digital.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan, agar Indonesia bisa segera keluar dari jebakan kelas menengah dan jadi negara maju.

"Kita ini baru recover dari Covid-19. Di forum internasional, kita banyak melihat, pertumbuhan akan menjadi lebih sulit ke depan. Apalagi, kalau perang nggak selesai-selesai,dsn berlanjut pada putusnya rantai pasokan global. Sistem perdagangan akan berubah. Ini akan mengacaukan rencana kita, untuk keluar dari jebakan kelas menengah, dan sulit jadi negara maju," papar Lutfi dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di M Bloc Super Jakarta, Selasa (14/6).

"Kita mungkin tidak seperti Australia, yang rakyatnya 23-25 juta. Mereka punya sumber daya alam yang luar biasa. Sampai ujung kiamat pun, mereka tidak perlu melakukan value added atau upaya naik kelas dalam global value chain. Karena mereka memang punya aset yang luxury untuk itu," imbuhnya.
Studi Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD) mengatakan, upaya naik kelas harus dilakukan selambatnya tahun 2038. Ketika jumlah penduduk tua, lebih banyak dari anak mudanya.
Tidak ada satu negara pun yang bisa menjadi negara maju, kalau jumlah penduduk tuanya lebih banyak dari penduduk muda.

Untuk keluar dari jebakan itu, Lutfi mengatakan, transfer teknologi adalah suatu keharusan.

Jangan sampai kejadian seperti industri farmasi, yang masuk ke Indonesia dan India pada tahun 1970-an terulang kembali.
"Ketika itu, kita nggak sekencang India, yang memaksa industri farmasi membikin pabrik, sebagai syarat masuk ke market. Hasilnya, perusahaan farmasi saat ini, paling hanya dimiliki oleh 8 keluarga saja," ucap Lutfi.
"Ini sama kejadiannya dengan UMKM dan ekonomi digital. Kalau kita lihat sekarang, nilai e-commerce hanya Rp 632 triliun. Atau 4 persen dari GDP kita , yang totalnya sekitar Rp 15.400 triliun. Tahun 2030, kita akan mengkaliduakan GDP. Saya yakin, kita bisa tembus Rp 30 ribu triliun tahun 2030. Asal, transfer teknologinya cepat," bebernya.

Nantinya, ekonomi digital akan berjumlah Rp 4.500 triliun, atau setidaknya 18 persen dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
"Kelompok yang paling besar dalam ekonomi digital adalah e-commerce. Nilainya Rp 1.900 triliun, atau setara 34 persen dari total GDP ekonomi kita," ungkap Lutfi.

Kelompok lain dalam ekonomi digital yang juga perlu digenjot adalah education technology dan health economy. Ini penting untuk mengubah wajah digital Indonesia.
"Pertumbuhan e-commerce lokal kita hanya 54 persen. Sisanya, asing. Ini kalau nggak buru-buru kita mitigasi, bubar. Kita bisa mencapai hasil puluhan kali lipat, kalau effort-nya sama dengan Malaysia," paparnya.

Terkait hal tersebut, Lutfi menekankan pentingnya aturan dalam ekonomi digital. Apalagi, kita punya market besar. Jumlah penduduk besar: 300-an juta. Kita tidak perlu ragu mengatur market.
"Kita mau atur, bagaimana mereka berkompetisi. Menteri Perdagangan ini, kayak wasit tinju. Kalau kompetisi diatur terlalu keras, tinjunya nggak ada. Tapi kalau tidak diatur, pertandingannya jadi liar," tutur Lutfi.
Kok baru intervensi sekarang? Telat dong ya? 
"Lebih baik telat, daripada nggak dikerjakan. 
Dalam aturan yang kini tengah diwacanakan, pemerintah akan melakukan beberapa hal. Antara lain, membedakan jenis pengusaha e-commerce: domestik dan internasional. Serta mengatur masalah kompetisi.
Tak kalah penting, pengusaha e-commerce tidak boleh jadi wasit dan pemain dalam waktu bersamaan. Mereka punya e-commerce, tetapi juga jualan.

"Ini winner takes all. Dia jualan misalnya pasta gigi, dengan harga ritel. Bisa habis ini kegiatan ekonomi. Kalau Transmart aja bisa habis, apalagi warung," pungkasnya. (HES/AY/rm.id)