Ribut-ribut Soal Infrastruktur

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tak tinggal diam melihat ribut-ribut perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Moeldoko pun tampil dan berjanji akan memamerkan data pembangunan yang dilakukan setiap presiden.

Ribut-ribut perbandingan pembangunan infrastruktur ini, dipicu oleh pidato Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapimnas Partai Demokrat, Kamis (15/9).

Saat itu, AHY menyinggung soal “warisan” pembangunan infrastruktur yang dilakukan ayahnya, dan menyebut Jokowi tinggal gunting pita.

Moeldoko pun merasa perlu menjawab hal ini. Panglima TNI di akhir-akhir era SBY dan awal era Jokowi ini menyatakan, setiap pemerintahan punya rekam jejak yang terukur, karena program kerjanya tercatat. Begitu juga pembangunan di era Jokowi.

"Semua pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan Presiden, ada datanya," tegas Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

"Moeldoko memastikan, Kantor Staf Presiden (KSP) punya data lengkap terkait pembangunan. Catatan itu akan dibeberkan untuk meluruskan pemberitaan yang beredar di publik. "Nanti, datanya KSP yang akan rilis," janji Moeldoko.

Dengan begitu, masyarakat dapat melihat sendiri pembangunan apa saja yang dimulai era Jokowi sejak 2014.

"Ada datanya dan itu bisa diperbandingkan. Supaya ini clear. Jadi, jangan, nggak perlu membanding-bandingkan seperti itu," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tidak heran dengan aksi Moeldoko ini. Dia melihat, Moeldoko memang di-setting sebagai penggawa untuk melawan Demokrat. Apalagi, Moeldoko pernah berupaya mengambil alih Demokrat, meski gagal.

"Moeldoko sudah memiliki kecocokan bahwa simbol anti Demokrat itu ada di dia sebagai representasi dari kelompok Istana. Meski sebetulnya ini tidak bijak, karena Moeldoko sama sekali tidak merepresentasikan musuh politik bagi Demokrat," ucap Dedi.

Dia menerangkan, Moeldoko sebetulnya masuk sebagai tokoh profesional di Istana. Sehingga, sangat disayangkan ketika lulusan akademi militer tahun 1981 itu, tetap dimajukan untuk menyerang Demokrat.

Di dunia maya, ribut-ribut soal perbandingan pembangunan infrastruktur ini menjadi topik hangat yang dibahas warganet. Ada yang berusaha netral, ada yang mendukung mati-matian, ada juga yang menyerang habis.

Akun @amar_mz berusaha netral. Dia menganggap, topik perdebatan perbandingan pembangunan infrastruktur tidak beririsan langsung dengan masyarakat. "Iya. Cuma infrastruktur, unfaedah bagi rakyat," katanya.

Sementara, akun @Darisrizal06 tidak mau pusing dengan “perang” tersebut. "Perbandingan rezim itu hal biasa. Kalau ada yang nggak suka, berarti ada keburukan yang ingin disembunyikan," tulisnya.

Akun @diadiriadi1 terlihat mendukung Moeldoko. "KSP tugasnya counter hoaks si turun gunung," cuitnya. "Saya lihat AHY dan Partai Demokratnya sudah panik duluan. Maklumlah masih belum dewasa di dunia politik," sahut @OkiRusman.

Berita Terkait : Di Bali, Menteri Basuki Pastikan Infrastruktur Pendukung KTT G20 Siap

Sedangkan akun @ngunduhguyub membela AHY. "Fokus saja bekerja untuk negara dan bangsa. Biarkan yang muda tumbuh sesuai kemampuan berpolitiknya masing-masing. Rakyat yang menilai," tulisnya. (rm.id)