Kementan Usulkan Tambahan Anggaran Rp 10 Triliun

JAKARTA - Komisi IV DPR mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) agar lebih cermat menyusun target program cetak sawah tahun 2026 agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, realisasi program serupa tahun ini baru mencapai 5 persen dari target 225 ribu hektare.

 

Untuk tahun 2026, Kementan mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp 10 triliun untuk mencetak sawah seluas 300 ribu hektare pada 2026.

 

"Jangan sampai perencanaan yang tidak matang akan berdampak pada pemborosan," kata anggota Komisi VI DPR Ananda Tohpati dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

 

Selain itu, Tohpati mendukung rencana Kementan mengembangkan 12 komoditas strategis, seperti budi daya gandum, bawang putih, dan komoditas lain yang selama ini masih diimpor. Rencana pengembangan komoditas tersebut harus terukur mengingat topografi dan iklim Indonesia berbeda jauh dari habitat asli komoditas pertanian tersebut.

 

Dia juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan produksi beras. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton lebih dan tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Selain itu, produksi beras saat ini mencapai 24,96 juta ton dengan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Juni 2025 juga mencapai 121,72.

 

Hanya saja, dia menyesalkan NTP yang harusnya menjadi indikator kesejahteraan petani, justru bertolak belakang dengan nasib petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari total 27,8 juta rumah tangga petani di Indonesia, hampir separuhnya, yaitu sebesar 47,34 persen adalah rumah tangga miskin.

 

Ini artinya NTP belum menjadi potret sebenarnya kesejahteraan petani. Sayangnya, Kementan tidak memasukkan target NTP secara spesifik dalam rencana kerja tahun 2026, namun hanya memasukkan target produksi dan hasil," bilangnya.

 

Karena itu, Fraksi NasDem mendesak Kementan memasukkan NTP sebagai salah satu target Kementan tahun 2026. Peningkatan NTP ini penting agar petani tidak hanya menjadi objek untuk mencapai target target produksi.

 

"Kesejahteraan petani juga harus menjadi target dan harus dicapai kementan. Selain itu, perencanaan program tahun depan harus matang dan tajam agar tambahan anggaran tidak menjadi ruang pemborosan," tambahnya.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti ketidaksinkronan antara target Kementan dan Bappenas. Dia menyebut, Bappenas menargetkan produksi padi sebesar 54,85 juta ton dan cetak sawah 665 ribu hektare (khusus Papua Selatan).

 

Sementara, target Kementan ada di bawahnya, 33,8 juta ton produksi padi dan 300 ribu hektare cetak sawah di Papua Selatan.

 

Alex mengusulkan agar perbedaan ini dibahas dalam rapat konsinyasi pada 10 Juli 2025 sebelum hasil pembahasan diserahkan ke Badan Anggaran DPR.

 

“Ayo diselaraskan. Karena anggaran untuk Kementan sekarang hanya Rp 13 triliun lebih, tapi target dari Bappenas jauh lebih besar,” ujarnya.

 

Menanggapi itu, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pagu indikatif Kementan tahun 2026 sebesar Rp13,75 triliun, 

sesuai surat dari Kemenkeu dan Bappenas.

 

Dari jumlah tersebut, Rp 10 triliun dialokasikan untuk program cetak sawah seluas 150 ribu hektare dan peningkatan produksi padi, sementara sisanya untuk belanja pegawai, operasional, dan program strategis lainnya.

 

Namun, Amran menilai alokasi tersebut masih jauh dari kebutuhan riil. Karena itu, pihaknya telah bersurat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk mengusulkan penyesuaian pagu menjadi Rp 44,64 triliun.

 

“Anggaran yang ada belum mencukupi kebutuhan mandatori, seperti gaji pegawai, pengangkatan CPNS dan P3K, hingga peralihan penyuluh pertanian ke pusat,” jelasnya.

 

Menurut Amran, rincian alokasi anggaran Kementan tahun 2026 mencakup ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp10,45 triliun, nilai tambah dan daya saing industri pertanian Rp 0,76 triliun. Lalu, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp9,52 miliar, dukungan manajemen dan lainnya Rp 2,54 triliun.

 

Amran menegaskan, penyesuaian anggaran sangat penting guna mendukung swasembada pangan dan hilirisasi komoditas, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.