Akademisi Untirta Ingatkan Andra-Dimyati Soal Isu Tidak Harmonis

SERANG  - Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ahmad Sururi mengingatkan Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah untuk fokus bekerja dan membenahi Provinsi Banten. Hal tersebut penting dilakukan karena hampir dua dekade terakhir, Pemprov Banten berada dalam “cengkraman” politik Dinasti Rau atau keluarga (almarhum) Tb. Chasan Sochib.

 

Bukti pentingnya pesan itu karena belum genap 200 hari menjadi kepala daerah, kedua pasangan ini sudah mulai diterpa isu tidak sedap, mulai dari keretakan keduanya hingga adanya sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara tidak langsung tidak mendukung keduanya dalam sisi pemerintahan.

 

Sekelumit persoalan itu bukan karena adanya perbedaan politik atau kepentingan, melainkan karena mayoritas pegawai di Pemprov Banten sudah menjadi bagian dari kebijakan dinasti sebelumnya. Bahkan, sebagian pegawai sengaja membuat barisan tersendiri.

 

Di masa transisi ini, setiap percikan kecil di lingkungan pemerintahan bisa menjadi pemicu persoalan. Imbas dari berbagai persoalan itu berdampak terhadap capaian kerja dan pelaksanaan program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

 

Salah satu indikasi adanya persoalan di masa transisi itu yakni ada beberapa pegawai yang sedikit tidak patuh kepada keduanya serta adanya pihak yang memanfaatkan hal itu menggangu hubungan harmonis antara pucuk pimpinan di Pemprov Banten.

 

Ahmad Sururi menilai, di masa transisi seperti yang terjadi di Pemprov Banten saat ini rentan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memisahkan gubernur dan wakil gubernur.

 

Persoalan itu bukan lagi menjadi rahasia di lingkungan Pemprov Banten, karena disadari atau tidak sebagian kelompok di internal pegawai masih belum bisa menerima kenyataan atas kekalahan politik dan runtuhnya Dinasti Rau.

 

"Framing bahwa sekarang kepemimpinan Banten harus dilakukan dengan bagus, untuk menghindari kelompok yang cenderung tidak menerima kekalahan dan ingin kembali berkuasa," kata Ahmad Sururi, Selasa (15/7/2025).

 

Terkait besarnya tekanan dari luar dan internal pegawai, Pemprov Banten harus bisa segera bertindak dan menetralkan persoalan itu agar tidak menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa menjadi pemecah belah keduanya.

 

Oleh karena itu, peran pegawai yang memberikan dukungan keduanya harus bisa menjadi garda terdepan menepis setiap persoalan yang bisa menjatuhkan kedua pasangan ini. Apabila hal itu tidak dilakukan, iklim birokrasi di Pemprov Banten tidak akan nyaman dan tenang.

 

"Framing program, pembangunan berkelanjutan di banten harus terus ditingkatkan, seperti pendidikan gratis kesehatan gratis, mau tidak mau harus dilakukan," sambungnya.

 

Imbas dari mengabaikan setiap persoalan kecil di lingkungan Pemprov Banten bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengganggu pola pikir pejabat yang bersangkutan.

 

Dalam kurun waktu tertentu, hal itu bisa menyebabkan perpecahan di kalangan pegawai atau pejabat, bahkan kemungkinan terburuk dari persoalan itu adanya ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

 

Sebab, banyak bumbu yang dimasukan dalam setiap pertikaian, baik oleh ASN maupun politisi yang secara politik belum bisa menerima hasil dari Pilkada Serentak 2024 lalu.

 

"Jangan sampai mengganggu stabilitas birokrasi, juga memicu kelompok diluar birokrasi untuk intervensi secara politis, karena hal ini berbahaya bagi pasangan ini," ujarnya

 

Sekali lagi, lanjutnya, Pemprov Banten harus bisa mengemas persoalan itu agar tidak menjadi konsumsi publik, karena akan berdampak besar terhadap sistem pemerintahan di Banten. "Framing keduanya harus harmonis, karena kekuasaan itu kan menjadi racun dan candu bagi sebagian kelompok," tutupnya.

 

Sementara itu, ada beberapa persoalan yang menjadi buah bibir di lingkungan Pemprov Banten terkait adanya beberapa kelompok yang dengan sengaja tidak bekerja sama dengan keduanya. Hal itu karena, ada beberapa pegawai yang enggan menerima hasil Pilkada 2024.

 

"Sebetulnya kondisi di lingkungan pegawai ini sedang tidak baik. Ada yang ikut gerbong Pak Dimyati dan ada yang sama Pak Andra, bahkan masih ada juga yang masih patuh kepada Keluarga Rau. Kompleks dan memang seperti itu," kata salah seorang pegawai Pemprov Banten yang namanya minta dirahasiakan.

 

Ia bahkan menceritakan lebih jauh terkait hubungan antara Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yang beberapa waktu lalu sempat tidak harmonis. "Iya puncak keretakannya itu kan belum lama, karena komposisi pegawai. Padahal kalau dibuka dalamnya, ini kan dimanfaatkan oleh mereka yang memang belum move on dari pilkada," tutupnya.(*)