Stabilkan Harga, Setiap Hari 10.000 Ton Diguyur Ke Pasar

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga beras. Salah satu  caranya dengan mengguyur 10 ribu  ton beras per hari, ke pasar.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas mengenai tata  kelola perberasan nasional di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu  (13/8/2025).

 

Rapat dihadiri Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Kepala  Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono, serta  perwakilan Satgas Pangan Polri dan  Kejaksaan Agung.

 

Usai rapat, Zulhas sapaan Zulkifli Hasan memastikan Bulog memiliki stok beras hingga 3,9 juta ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak panik.  

 

“Pasokan beras kita aman, lebih dari cukup,” ujarnya.

 

Meski demikian, Zulhas meminta Bulog mempercepat penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama di provinsi besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Pasalnya, dari hasil pantauannya di pasar, beras SPHP belum  banyak terlihat.

 

Pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada Juli–Desember 2025. Saat ini, distribusi  baru mencapai 2.500 ton per hari.

 

“Kalau bisa 10 ribu ton per hari, sehingga satu bulan bisa 300 ribu ton,” tegas Zulhas.

 

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga menegaskan, stok beras nasional masih aman, dengan surplus 3,9 juta ton, setelah operasi pasar SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Pemerintah berkomitmen terus menggelontorkan beras ke pasar untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pedagang kecil.

 

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Amran menilai hal itu justru menjadi berkah bagi pedagang pasar tradisional karena terjadi pergeseran konsumen.

 

Kalau premium Rp 17–18 ribu, di pasar Rp13 ribu sudah bagus kualitasnya,” ujarnya.

 

Selain langkah teknis, pemerintah tengah memperbaiki aturan perberasan, termasuk rencana penghapusan klasifikasi beras premium dan medium.  

 

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyebut, rencana penghapusan klasifikasi beras sudah dibahas di tingkat Kementerian/Lembaga. Namun, kebijakan ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Karena beras ini kan sensitif ya. Jangan sampai kebijakannya itu nggak balance antara hulu sama hilir,” kata Arief.

 

Menurut Arief, penghapusan klasifikasi beras harus diiringi penyesuaian harga gabah di tingkat petani, agar rantai pasok tetap sehat. Contohnya, harga gabah yang semula Rp 6.000 kini menjadi Rp 6.500 per kg, sehingga harga beras di pasar perlu disesuaikan.

 

Sementara, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, distribusi SPHP diprioritaskan untuk pengecer pasar melalui aplikasi SPHP sesuai petunjuk teknis Bapanas. Namun, kendala muncul karena sebagian pengecer belum terbiasa menggunakan aplikasi.

 

“Teman-teman pengecer di pasar itu  kan rata-rata sudah sepuh, mbok-mbok atau bagaimana kan. Handphone-nya  juga jadul,” ujar Rizal.

 

Bulog pun turun gunung membantu pengecer melalui cabang dan gudang di daerah, termasuk menggelar operasi pasar. Selain itu, Bulog memperluas penjualan beras SPHP melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, koperasi kementerian/lembaga, koperasi TNI–Polri, BUMN seperti PT Pos, ID  FOOD, PTPN, dan rencana kerja sama dengan outlet Pegadaian.