Di Saat Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Pro Kontra Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah

JAKARTA - Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran diberbagai kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Namun, di tengah efisiensi, ada berbagai tunjangan bagi pejabat yang disorot oleh warganet.

 

Salah satunya adalah tunjangan rumah dinas bagi seluruh anggota DPR sebesar Rp 50 juta setiap bulan. 

 

Memang, anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas di Kalibata maupun di Ulujami. Fasilitas rumah dinas dari negara itu, kini dialihkan menjadi tunjangan rumah.

 

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan alasan kenapa memilih tunjangan rumah dinas, karena rumah jabatan anggota (RJA) yang diperuntukkan bagi para anggota Dewan sudah tua dan sering rusak. Menurutnya, rumah dinas yang selama ini menjadi fasilitas bagi anggota DPR akan dikembalikan ke negara. 

 

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.

 

Saya kira make sense lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," ujar Adies kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

 

Menguatkan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan kebijakan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dinilai lebih efisien dibanding mempertahankan rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan. “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA,” tambahnya.

 

Bagaimana tanggapan anggota DPR lain? Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Fareira enggan berbicara panjang terkait tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR.

 

Ia terkesan menghindar ketika ditanya soal anggaran 50 juta untuk tunjangan rumah. “Kita menerima yang sudah diputuskan saja,” katanya.

 

Berbeda, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengecam keras adanya tunjangan rumah bagi anggota dewan sebesar 50 juta per bulan. Baginya, tunjangan sebesar itu menyakiti hati rakyat yang sedang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Batalkan,” desak Misbah.

 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Misbah Hasan mengenai tunjangan rumah dinas anggota dewan. Berikut wawancaranya.

 

Apa tanggapan Anda terkait denvan tunjangan rumah dinas DPR hingga Rp50 juta per bulan?

 

Menurut saya layak dibatalkan.

 

Apa alasannya?

 

Tunjangan rumah dinas DPR yang besar dapat memperlebar kesenjangan antara anggota DPR dan rakyat yang mereka wakili. Banyak warga yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

 

Potensi Pemborosan Anggaran di tengah Efisiensi yang digaungkan pemerintah. Tunjangan rumah dinas DPR ini dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti percepatan program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

 

Menurut Anda, apakah tunjangan rumah dinas transparan?

 

Tunjangan rumah dinas DPR dengan skema lumpsum jelas tidak transparan dan potensi penyalahgunaannya tinggi. Belum tentu tunjangan yang diterima untuk kebutuhan rumah  (sewa/kontrak) karena tidak ada laporan aktualnya.

 

Dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang masih membutuhkan banyak perbaikan, prioritas anggaran sebaiknya diberikan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

 

Apalagi kinerja dewan saat ini masih tergolong rendah, terutama pada aspek legislasi dan pengawasan anggaran.