Fraksi PPN Dorong APBD 2027 Harus Berikan Dampak Besar Ke Rakyat

SETU-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bersama DPRD Kota Tangsel tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. 

 

 Dalam proses tersebut, Fraksi Gabungan PAN, PPP, NasDem (PPN) DPRD Kota Tangsel mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

 Ketua Fraksi PPN DPRD Kota Tangsel, Yayang Bahtiar menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

 

 Menurutnya, momentum peringatan hari jadi Kota Tangsel juga perlu dijadikan bahan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan. Pemerintah harus memastikan kemajuan kota benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

 “Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah kemajuan yang telah dicapai benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka-angka pembangunan,” ujar Yayang, Selasa (3/11).

 

 Dia menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif harus berjalan beriringan dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga. Sebab, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat apabila masih terdapat kelompok warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kota Tangsel dalam Angka 2026, pertumbuhan ekonomi Tangsel pada 2025 tercatat sebesar 5 persen. Namun, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan.

 

 Jumlah penduduk miskin di Tangsel tercatat naik dari 43,33 ribu orang pada 2024 menjadi 44,61 ribu orang pada 2025. Kondisi tersebut, kata Yayang, harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas belanja pada APBD 2027.

 

 “Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung bagi kehidupan warga. Kita tentu mengapresiasi capaian yang ada, tetapi peningkatan kemiskinan juga harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” tegasnya.

 

 Karena itu, Fraksi PPN mendorong agar penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program-program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

 Menurut Yayang, pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan daerah. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat ikut menikmati hasil pembangunan.

 

 Selain persoalan ekonomi, Fraksi PPN juga menyoroti sejumlah persoalan perkotaan yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Di antaranya penanggulangan banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, perbaikan drainase, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

 “Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dikerjakan. Yang paling penting adalah apakah banjir berkurang, pelayanan semakin mudah, lingkungan lebih baik, dan masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” katanya.

 

 Dia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjangkau seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam memperoleh fasilitas umum maupun pelayanan dasar.

 

Yayang menyebut kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah perlu memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan publik.

 

 Di sisi lain, dia mengapresiasi sejumlah indikator pembangunan Tangsel yang menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel tercatat mencapai 84,81 pada 2025, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,13 persen.

 

 Meski demikian, capaian tersebut dinilai masih perlu diperkuat melalui kebijakan yang menjamin pemerataan akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

 Lebih lanjut, Fraksi PPN meminta agar setiap program yang dimasukkan dalam APBD 2027 memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target terukur, dan sasaran penerima manfaat yang tepat. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran memberikan hasil konkret bagi masyarakat.

 Yayang mengingatkan, anggaran daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan belanja maupun pencapaian administratif. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dampak yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

“Besar langkahnya berarti pembangunan memiliki arah dan prioritas yang jelas. Nyata manfaatnya berarti masyarakat merasakan hasil setiap kebijakan. Sementara merata sejahteranya berarti kemajuan tidak hanya dinikmati sebagian warga, tetapi menjadi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.(dra)