BGN 285 T Dan Kemenhan 185 T, Anggaran Terbesar di RAPBN 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah membuat nota keuangan negara. Meskipun masih terjadi efisiensi, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat porsi terbesar dalam RAPBN 2026. BGN dapat Rp 285 triliun, sedangkan Kemenhan Rp 185 triliun.

 

Saat ini, DPR bersama Pemerintah masih membahas postur RAPBN 2026. Adapun total belanja yang disiapkan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.786 triliun, dengan total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.136 triliun.

 

Dalam RAPBN 2026, BGN menjadi yang paling besar mendapatkan anggaran. Lembaga yang dinakhodai Dadan Hindayana itu, mendapat Rp 268 triliun. Anggaran jumbo itu, akan digunakan BGN untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, BGN mengalokasikan sebagian besar modal belanjanya itu untuk program pemenuhan gizi nasional atau tepatnya senilai Rp 255,58 triliun. Sementara itu anggaran sisanya Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

 

BGN merupakan badan yang ditunjuk oleh Prabowo menjadi penanggung jawab MBG. Jika bila dilihat dari segi program, MBG mendapatkan alokasi total Rp 335 triliun tahun depan, jauh lebih besar dari tahun ini yang cuma Rp 71 triliun.

 

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memaparkan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG memang tak serta merta diberikan ke BGN. Namun, ada sekitar Rp 67 triliun ditetapkan sebagai bentuk cadangan demi kehati-hatian dan efektivitas program.

 

Nantinya, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Terdiri dari 71,9 siswa dan santri, 2,9 juta jura ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.

 

“Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun. Dialokasikan ke BGN sebesar Rp 268 triliun dan dalam bentuk cadangan sebesar Rp 67 triliun,” papar Sri Mulyani pada Kamis (21/8/2025).

 

Adapun Kemenhan, mendapat alokasi anggaran terbesar kedua sebesar Rp 185 triliun dalam RAPBN 2026. Jumlah ini turun Rp 62 triliun jika dibandingkan anggaran belanja tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 247,52 triliun.

 

Dalam Buku III RAPBN 2026, yakni Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), dijelaskan 30,9 persen anggaran direncanakan untuk mendukung prioritas nasional.

 

Rinciannya, kegiatan dukungan kesiapan operasi, peningkatan rumah dinas prajurit, pengadaan Alutsista strategis, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/Pengadaan sarpras pertahanan.

 

Sedangkan 69,1 persen akan digunakan untuk mendukung prioritas lainnya. Seperti, kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan pertahanan.

 

Pada buku itu juga diterangkan kebijakan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026. Seperti, pemenuhan modernisasi Alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, penguatan komponen cadangan, dan penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara.

 

Lebih lanjut, dijelaskan juga terkait proyeksi jangka panjang kebijakan strategis pada tahun 2027-2029. Hal itu juga tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan.

 

Arah kebijakan strategis yang ingin dijalankan, yakni menciptakan postur pertahanan negara yang memenuhi kekuatan pokok TNI yang optimal atau optimum essential force.

 

Selain itu juga mewujudkan wilayah perbatasan, perairan, yurisdiksi laut, laut lepas, dan wilayah udara. Serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa.

 

Termasuk, terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera. Lalu meningkatkan sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara. Juga mewujudkan industri pertahanan dalam untuk mendukung kemandirian dan pemenuhan Alpalhankam, dan lainnya.

 

Singkatnya, 10 instansi Pemerintah dengan anggaran belanja tertinggi di tahun 2026. Pertama, BGN Rp 268 triliun. Kedua, Kemenhan Rp 185 triliun. Ketiga, Polri Rp 145,65 triliun. Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 118,5 triliun. Kelima, Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun.

 

Keenam, Kementerian Agama Rp 88,77 triliun. Ketuju, Kementerian Sosial Rp 84,44 triliun. Kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 61 triliun. Kesembilan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 55 triliun, dan Kesepuluh, Kementerian Keuangan Rp 52,01 triliun.

 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sudut pandang ekonomi, langkah ini bisa dipahami. Mengingat, MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

 

Program ini diharapkan memperbaiki gizi anak, menurunkan angka stunting dan anemia, serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah,” ulas Yusuf saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (24/8/2025) malam.

 

Bukti dari berbagai negara juga menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah memberi manfaat sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya. Sekaligus membuka peluang bagi petani dan UMKM lokal lewat rantai pasok pangan.

 

Meski begitu, Yusuf memiliki sejumlah catatan penting. Pada 2025, realisasi MBG masih jauh dari target, baru sekitar Rp 10,3 triliun dari rencana Rp 71 triliun. Ini menunjukkan masih ada kendala serius di lapangan, mulai dari logistik, dapur penyedia makanan, hingga pengawasan mutu.

 

Porsi MBG yang besar juga berpotensi menggerus anggaran inti pendidikan. Di antaranya gaji guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan kualitas belajar, jika tidak diatur dengan hati-hati.

 

Selain itu, lonjakan permintaan bahan pangan bisa memicu tekanan harga dan menimbulkan risiko keamanan pangan bila standar mutu tidak dijaga. Di sisi lain, turunnya anggaran pertahanan dari Rp 245 triliun pada 2025 menjadi Rp 185 triliun di 2026 perlu dipikirkan dampaknya terhadap modernisasi alutsista dan kesiapan militer di tengah situasi geopolitik yang dinamis.

 

Yusuf meminta, Pemerintah perlu menyampaikan pesan yang jelas. “MBG bukan sekadar program konsumsi, melainkan investasi untuk masa depan,” pesannya.

 

Masyarakat perlu tahu berapa biaya per porsi, berapa banyak penerima manfaat, dan bagaimana kualitas gizi dijaga. Transparansi dalam pengadaan, keterlibatan UMKM dan petani lokal, serta pengawasan harga pangan harus diperlihatkan secara terbuka.

 

Bagi pemerintah, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Pertama, perluasan program sebaiknya dilakukan bertahap dengan fokus pada daerah yang paling rentan. Kedua, pengadaan makanan harus mengutamakan produksi lokal agar belanja negara juga menggerakkan ekonomi daerah.

 

Ketiga, pengawasan mutu tidak boleh dikompromikan, harus ada uji acak, sertifikasi dapur, dan mekanisme pelaporan cepat bila ada masalah. Dari sisi anggaran, perlu dijaga agar belanja MBG tidak menekan pos pendidikan lainnya.

 

Jika penerimaan negara tidak sesuai harapan, lebih baik cakupan program diatur ulang daripada menurunkan kualitas makanan. “Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pertahanan melalui perencanaan jangka panjang agar pemotongan anggaran tidak mengganggu kesiapan militer,” tutur Yusuf.

 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, anggaran BGN tetap naik di tengah upaya efisiensi. Artinya beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru.