Anggaran Kementerian Dipotong, Dana Transfer Daerah Berkurang

BSD - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepada daerah untuk bersabar atas kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Prabowo menyebut, kebijakan ini hanya sementara. Jika kebijakan ini sukses, dana yang digelontorkan akan besar.

 

Kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak pada kementerian dan kepala daerah. Banyak anggaran kementerian yang dipotong. Dana transfer ke daerah juga dikurangi.

 

“Saya minta para bupati sabar. Jangan (merasa), ‘loh kok transfer ke daerah dikurangi, dikurangi.’ Tidak dikurangi,” kata Prabowo, saat membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). 

 

Prabowo menjelaskan, pemangkasan dilakukan untuk menata kembali pengelolaan fiskal negara. “Nanti, pada saatnya kita akan kucurkan besar-besaran. Percaya sama saya,” janji Kepala Negara, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

 

Dia menekankan, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis. Efisiensi ini bukan kehendaknya secara pribadi, melainkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

 

“Efisiensi berkeadilan. Efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar, bukan maunya Prabowo,” jelas mantan Danjen Kopassus itu.

 

Prabowo lalu berbicara kepada para anggota kabinetnya. Sama seperti kepada para bupati, Prabowo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bersabar meskipun anggaran institusi mereka kena efisiensi. Prabowo mengibaratkan efisiensi seperti permainan sepak bola, yaitu tidak semua pemain langsung turun ke lapangan.

 

Menteri-menteri, bukan hobi aku motong-motong anggaran kalian. Tidak. Yang tidak terlalu perlu, nanti kita kembalikan. Namun, saya minta kesabaran. Ada beberapa menteri yang agak di depan, ada beberapa menteri yang menunggu. Ini seperti permainan sepak bola,” terang Prabowo.

 

Selain itu, Prabowo mendorong percepatan realisasi belanja Pemerintah, baik di sisa tahun ini maupun ke depan. Tujuannya, untuk mendukung perekonomian nasional.

 

Prabowo lalu mengulas mengenai belanja Pemerintah. Dia menyebut, jumlah belanja Pemerintah Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara-negara besar.

 

“Kita yang paling rendah dari sekian banyak negara. Kita masih 15 persen dari PDB. India 28 persen, Italia 56 persen, Prancis 58 persen. Jadi kita masih bisa ngejar ini,” ucapnya.

 

Efisiensi anggaran masih akan berlangsung di 2026. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.

 

Dalam PMK Nomor 56/2025, disebutkan efisiensi belanja terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) serta efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Besaran efisiensi anggaran belanja setiap K/L didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan Presiden melalui Menteri Keuangan.

 

Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi anggaran meliputi belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lain yang terdiri atas 15 item. Di antaranya alat tulis kantor, kegiatan seremonial, seminar, pengkajian, diklat, percetakan dan souvenir, sewa gedung, jasa konsultan, perjalanan dinas, serta infrastruktur. 

 

Untuk TKD, secara garis besar, dalam RAPBN 2026, alokasinya turun 24,8 persen, dari Rp 864,1 triliun pada outlook 2025 menjadi Rp 650 triliun.