Sahroni, Mulutmu Harimaumu, Dicopot Dari Pimpinan Komisi III DPR

JAKARTA - Politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Pencopotan ini terjadi setelah per­nyataan kontroversial Crazy Rich Priok yang menyindir para pendemo usai demonstrasi 28 Agustus 2025. Ibarat pepatah, mulutmu harimaumu.

 

Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR kini digantikan Rusdi Masse Mappa­sessu. Keputusan ini tertuang dalam Surat Fraksi Partai NasDem bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 bertanggal Kamis, 29 Agustus 2025.

 

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Vik­tor Bungtilu Laiskodat dan Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni. Kini, Sahroni duduk sebagai anggota biasa di Komisi I DPR.

 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan adanya rotasi tersebut. Namun, ia menegaskan hal itu tidak terkait dengan pernyataan Sahroni yang dinilai kontroversial. “Rotasi rutin. Tak ada pencopotan, hanya penyegaran. Rotasi biasa saja,” kata Hermawi.

 

Sebelumnya, Sahroni menanggapi kritik publik yang mendesak DPR dibubarkan. Kritik itu muncul karena gaji dan tunjangan wakil rakyat dinilai fantastis, tapi tidak sebanding dengan kinerja mereka. Apalagi, kenaikan tun­jangan berlangsung di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

 

Saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut desakan pembubaran DPR sebagai sikap keliru. Bahkan, ia menilai desakan itu lahir dari “mental orang tolol.”

 

Menurut Sahroni, mengkritik, menge­luh, hingga mencaci maki boleh saja, tapi tetap harus dengan sopan santun. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu, orang tolol sedunia,” ucapnya.

 

Belakangan, Sahroni meminta maaf dan membantah bermaksud merendahkan rakyat. Ia berdalih kata “tolol” ditujukan untuk pola pikir yang meni­lai DPR bisa begitu saja dibubarkan, bukan kepada masyarakat.

 

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan nggak ada. Maksudnya, nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara tidak dapat informasi lengkap soal tunjangan-tunjangan itu,” kata Sahroni.

 

Selain ucapannya, tingkah laku ang­gota dewan juga disorot. Misalnya, ada yang kedapatan berjoget di sela Sidang Tahunan MPR, beberapa pekan lalu.

 

Ketua PBNU Alissa Qothrunnada Wahid mengingatkan DPR untuk men­jaga sikap. Ia teringat pada ayahandanya, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap DPR.

 

Salah satu ungkapan Gus Dur yang masih sering dikutip ialah: “Memang tidak jelas bedanya antara DPR dan TK.” Kritik ini lahir dari keprihatinan Gus Dur atas sikap dan kebijakan DPR yang kerap tidak berpihak kepada rakyat.