NasDem: Semua Fasilitas DPR Untuk Sahroni Dan Nafa Urbach Dihentikan Sementara

JAKARTA - Fraksi Partai NasDem di DPR meminta gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi dua anggotanya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan sementara.

 

Permintaan itu menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII yang berlaku 1 September 2025. Surat tersebut menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan partai.

 

Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, penghentian fasilitas DPR mesti mengikuti status nonaktif yang disandang keduanya.

 

Fraksi Partai NasDem DPR meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” ujar Viktor, Selasa (2/9/2025).

 

Ia menambahkan, persoalan itu kini ditangani Mahkamah Partai NasDem. Lembaga internal partai tersebut berwenang memberi putusan akhir mengenai status Sahroni dan Nafa Urbach.

 

Putusan yang akan keluar, kata Viktor, bersifat final dan tidak bisa digugat. Dengan begitu, kejelasan posisi dua anggota DPR itu segera ditentukan.

 

Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

 

Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

 

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

 

Seperti diketahui, pernyataan sejumlah anggota DPR, termasuk dua kader partai NasDem yakni Sahroni dan Nafa Urbach menuai banyak protes. Mulai dari pernyataan yang dinilai merendahkan aksi massa yang ingin membubarkan DPR hingga sikap yang tidak peka terhadap situasi ekonomi masyarakat yang sulit, karena membela kenaikan gaji dan tunjangan DPR.