Presiden Prabowo Bertolak ke Beijing

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Beijing, China pada Selasa (2/9/2025) malam, untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping.

 

Menurut keterangan resmi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 20.00 WIB. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden dalam penerbangan tersebut.

 

Pras menjelaskan, undangan Presiden Xi sejatinya telah dijadwalkan sejak 31 Agustus 2025. Namun, Presiden Prabowo menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri.

 

Selain itu, Pras juga mengungkap adanya permintaan khusus dari pemerintah China, agar Presiden Prabowo dapat hadir dalam acara peringatan 80 tahun sekaligus parade militer yang digelar di Beijing.

 

Dalam beberapa hari belakangan ini, ada permohonan yang sangat dari pemerintah China, agar Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa hadir. Paling tidak, di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah China," beber Pras.

 

Dia memastikan, dalam setiap pengambilan keputusan, Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan secara matang dinamika yang tengah berlangsung di dalam negeri. Namun, Kepala Negara juga memandang penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China.

 

Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah China, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini. Besok malam, beliau sudah akan kembali ke Tanah Air,” ungkapnya.

 

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga diharapkan dapat bertemu dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir.

 

“Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, terutama Presiden Xi. Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, ada pembicaraan-pembicaraan yang membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah China,” tutur Pras.