Ojol Dan Pekerja Lepas Dapat Perlindungan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu kelompok yang mendapat manfaat langsung adalah pekerja lepas tanpa kontrak, termasuk pengemudi ojek online (ojol).

 

“Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

 

Salah satu program akselerasi dalam paket ini adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi online/ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik selama enam bulan. Diskon iuran tersebut mencapai 50 persen dengan target penerima hingga 731.361 orang.

 

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas (gig worker). Beberapa wilayah akan menjadi proyek percontohan, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.

 

Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak,” tegas Fithra.

 

Ia menambahkan, stimulus ekonomi ini merupakan paket komplet yang tidak hanya menyasar kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui program magang dan penyerapan tenaga kerja lewat program unggulan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih.

 

Jadi ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat yang sempat mengemuka dalam beberapa pekan terakhir,” jelas Fithra.

 

Fithra menambahkan, paket stimulus ekonomi ini hadir setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional.

 

“Jadi memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Karena percuma kalau kita hanya membanjiri likuiditas tapi sektor riilnya belum bergeliat. Makanya pemerintah melakukan akselerasi ini untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi,” pungkasnya.