Gebrakan Menkeu Purbaya Dipuji Pengusaha AS

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak hanya harum di dalam negeri, juga di luar negeri. Pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio ikut memuji gebrakan Purbaya. Menteri yang belum genap sebulan menjabat itu, dianggap melakukan kebijakan yang jempolan.

 

Purbaya bercerita, pujian itu ia dengar langsung dari Dalio saat makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Sejumlah menteri juga hadir, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto.

 

Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menuturkan, Dalio secara khusus menilai langkah-langkah yang diambil Pemerintah sudah tepat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan nasional.

 

“Dia cuma bilang langkahnya bagus. Saya enggak tahu yang dimaksud yang mana,” ujar Purbaya, santai, di Kompleks Istana.

 

Dalio, kata Purbaya, bisa jadi mengenalnya lewat medsos. Soalnya, sejak jadi menteri, Purbaya memang rajin pamer kebijakan lewat TikTok. “Rupanya dia ngikutin saya di TikTok. Kelihatannya dia memuji langkah agresif kita,” lanjutnya, sembari terkekeh.

 

Saat ditanya apakah pujian itu terkait kebijakan penggelontoran Rp 200 triliun ke perbankan, Purbaya enggan memastikan. Dia hanya menegaskan bahwa Dalio menilai kebijakannya jauh lebih agresif dibanding sebelumnya.

 

“Memang kita harus agresif mempromosikan keberhasilan dan apa yang akan dijalankan supaya masyarakat semua tahu. Dan dia bilang langkah kita pas, bagus,” tutur Purbaya.

 

Selain itu, Purbaya menyebut Dalio berpotensi ikut terlibat dalam sejumlah program di Indonesia. Selain memberikan dukungan, Dalio juga mungkin akan memberi masukan. Sebagai bentuk perhatian, Dalio bahkan sempat memberikan sebuah buku tentang bagaimana sebuah negara bisa berhasil.

 

“Yang jelas ada beberapa isu di mana dia punya tim yang bisa men-support kita kalau kita butuhkan," tandasnya.

 

Diketahui, beberapa hari usai dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu, Purbaya membuat gebrakan. Pertama, Purbaya menggelontorkan Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Rinciannya ; Bank Mandiri, BRI, BNI dapat jatah Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia Rp 10 triliun. Jurus ini untuk memperkuat likuiditas dan bikin kredit tetap ngalir ke sektor riil.

 

Tak berhenti di situ, Purbaya juga bikin pelaku industri rokok sumringah. Dia memastikan tarif cukai rokok tidak naik di 2026. Kepada pengusaha, dia juga tegas: 200 penunggak pajak harus beres. Target negara: Rp60 triliun. Dari 84 wajib pajak, sudah terkumpul Rp5,1 triliun.

 

Soal anggaran, Purbaya punya gaya baru. Dana kementerian tak boleh nganggur. Kalau serapan lamban, siap-siap ditegur. Bahkan, ia siap kasih insentif agar duit dolar milik orang Indonesia di luar negeri balik kampung.

 

Di Senayan, gaya ceplas-ceplos Purbaya kembali bikin suasana hidup. Kepada Komisi XI DPR, dia memastikan subsidi dan kompensasi BUMN PSO tahun 2024 sudah dibayar tuntas. Tunggakan Rp 55 triliun untuk kuartal I–II 2025, dijanjikan cair Oktober setelah lewat reviu BPKP.

 

Tiga bulan proses audit dianggapnya kelamaan. “Sebulan selesai Pak. Nanti kalau nggak, dia saya pindahin,” selorohnya, sambil melirik Dirjen Anggaran Luky Alfirman.

 

Ucapan itu langsung disambut Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. “Alhamdulillah, kalau Menkeu-nya gerak cepat begini, saya bersyukur,” katanya.

 

Sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani awal September lalu, Purbaya memang tampil beda. Lugas, agresif, bahkan kadang nyeleneh. Dari sidak, inspeksi, sampai penertiban birokrasi.

 

Untuk diketahui, Pagu APBN yang disiapkan untuk subsidi dan kompensasi tahun anggaran 2025 mencapai Rp 496,8 triliun. Namun, Kemenkeu mematok proyeksi realisasi yang lebih rendah di angka Rp 479 triliun.

 

Per 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari pagu.

 

Saat ini, masih ada tunggakan pembayaran kompensasi tahun anggaran berjalan 2025 senilai Rp 55 triliun.