Wabup Iing Tekankan Pengelola SPPG Sajikan MBG Berkualitas

PANDEGLANG - Tidak ingin ada persoalan seperti keracunan dan sebagainya dalam program Makan Gizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pandeglang, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi tekankan kepada para pihak pengelola dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib menyajikan makan berkualitas, higienis dan bergizi di program MBG.

 

Kata Wabup Iing, SPPG harus mengedepankan kinerja yang profesional dalam mengelola program MBG besutan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Maka dari itu tegasnya, wajib menyajikan makanan yang berkualitas.

 

“Masalah gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut kesadaran, edukasi, dan komitmen bersama. Maka dari itu SPPG ini, harus mengedepankan kualitas hingga makananan harus betul-betul higienis dan bergizi,” kata Wabup Iing, Minggu (12/10).

 

Wabup juga menyatakan, bakal terus berkomitmen mendukung dan memberikan pelayanan terbaik dalam menjalankan program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Makanya, pada kesempatan peresmian SPPG di Perguruan Mathla'ul Anwar Pusat Menes, Sabtu (11/10), Wabup memberikan tekanan terhadap pengelola agar menyajikan makanan yang berkualitas.

 

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program ini secara maksimal. Melalui SPPG ini kita ingin memberikan layanan yang terintegrasi, untuk mewujudkan generasi Pandeglang yang sehat dan cerdas,” harapannya.

 

Wabup menilai, peluncuran SPPG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting, dan meningkatkan status gizi masyarakat. Program itu diharapkan mampu menjadi motor penggerak, dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

 

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan langkah strategis dalam upaya mencerdaskan putra-putri Indonesia. Melalui pemenuhan gizi yang optimal sejak dini, kita menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, yang akan menjadi pilar utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

 

Katanya lagi, langkah Presiden Prabowo yang mengharuskan MBG dikelola melalui SPPG, dan tidak diberikan uangnya secara langsung sangat tepat. Sebab dinilainya, hal itu bagian dari upaya mengentaskan pengangguran dan bagian dari meningkatkan perekonomian di tiap-tiap daerah.

 

“Kenapa Pak Prabowo itu (memberlakukan,red) Makan Bergizi Gratis ini tidak berbentuk uang? Nah,kalau berbentuk uang ini semua nganggur lagi (pekerja di SPPG,red). Nah, makanya tetap MBG ini harus lewat dapur umum atau SPPG, harus ada juru masak dan lain sebagainya,” katanya.

 

Wabup menjelaskan, program MBG itu bukan hanya untuk menjadikan penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Namun ada upaya untuk mengurangi pengangguran,dan untuk menumbuhkan perekonomian.

 

“Nanti PIC (Person In Charge) belanja di Menes juga. Belanja beras, sayuran, ayam, daging dan lain sebagainya, sehingga perputaran ekonomi tumbuh. Itulah cita-cita dan harapan Pak Prabowo supaya bagaimana pertumbuhan ekonomi mencapai target 8 persen, belum lagi nanti digenjot lewat Koperasi Merah Putih,” tandasnya.

 

Terpisah, saat ini dapur MBG di Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang terus bertambah hingga saat ini ada sebanyak 4 dapur yang beroperasi. Lurah Kabayan, Imat Rokhimat mengaku, sangat apresiasi terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

 

Menurutnya, keberadaan dapur MBG sangat bermanfaat, terutama bagi siswa di sekolah negeri hingga pondok pesantren, dan berharap program ini bisa diterapkan merata di semua kelurahan.

 

“Ini terpusatnya di Kelurahan kami, Kabayan. Dari empat dapur MBG itu, dua berada di Kampung Cikaung, satu di belakang kantor kelurahan, satu lagi di Pasir Kalapa, dan satu di Kumalirang,” ungkap Imat Rokhimat.

 

Dijelaskannya, dapur MBG di Kumalirang bahkan sempat dijadikan percontohan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).

 

Ia menambahkan, bertambahnya jumlah dapur MBG diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat kelurahan, hingga pembagian makanan bergizi lebih merata dan tidak terjadi tumpang tindih kuota antarwilayah.

 

“Kalau semua lintas sektor bisa duduk bareng, koordinasi akan lebih mudah. Termasuk pelaksanaan SPPG tidak akan kesulitan. Jadi semua RT/RW dan tiga pilar bisa digerakkan,” tandasnya.