Ketua Ansor Desak Dewan Pers & KPI Cabut Izin Siar Trans7

PANDEGLANG - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengecam pemberitaan yang ditayangkan stasiun televisi Trans7, pada 13 Oktober 2025 lalu. Sebab, dinilai Ketua PC GP Ansor Pandeglang H. Ahmad Sahal Mahfudz, pemberitaan itu mengandung narasi merendahkan dan melecehkan para kiai Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo yang terletak di Kediri.

 

Bukan hanya itu katanya, atas narasi yang dibuat dalam tayangan Trans7, membuat dunia pendidikan di Pondok Pesantren se-Indonesia geram. Maka dari itu, pihaknya mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mencabut Izin siar Trans7.

 

Bahkan tegas H. Ahmad Sahal Mahfudz, isi tayangan tersebut tidak hanya menyinggung satu pesantren, tetapi juga mencederai martabat seluruh lembaga pesantren dan komunitas santri di seluruh Indonesia.

 

“Ini bukan hanya soal Lirboyo, tapi sudah menyangkut penghinaan terhadap para kiai dan pesantren yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa. Ini jelas bentuk pelecehan terhadap simbol keilmuan, dan kemuliaan pesantren,” kata H. Sahal, Selasa (14/10).
 

Maka dari itu Ketua GP Ansor Pandeglang mendesak pihak Trans7 untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara resmi, terbuka, dan langsung kepada Pesantren Lirboyo serta masyarakat pesantren secara umum.
 

“Kami meminta pihak Trans7 untuk memberikan klarifikasi, dan permintaan maaf secara terbuka. Jika hal ini diabaikan, kami mengajak masyarakat, khususnya kalangan santri dan pesantren, untuk memboikot seluruh program Trans7 sebagai bentuk protes moral,” katanya.

 

Menurut Ketua GP Ansor Pandeglang, media massa seharusnya menjadi sarana edukasi publik, bukan malah menjadi pemicu provokasi, atau penghinaan terhadap lembaga keagamaan.
 

Dijelaskannya, dunia pendidikan pesantren adalah wahana pondasi keagamaan, yang secara ikhlas kiai atau guru mengajarkan kepada santrinya.

 

“Ajaran akidah keyakinan sebagai pondasi Agama adanya di pondok pesantren, bahkan kiai dengan sukarela dan ikhlas mengajarkannya, sehingga intisari ilmu menjadi manfaat bagi santrinya,” kata H. Sahal.
 

Oleh karena itu, pihaknya juga mendesak Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mencabut Izin siaran Trans7 karena dianggapnya provokatif dan mencederai dunia Ponpes. 
 

“Kiai dan pesantren adalah pilar peradaban bangsa. Menghina mereka sama saja dengan menghina fondasi moral bangsa ini. Maka, kami mendesak kepada Dewan Per dan Komisi Penyiaran Indonesia agar Izin siaran trans7 dicabut,” desaknya.

 

Di akhir pernyataannya, PC GP Ansor Pandeglang mengimbau seluruh kader, santri, dan masyarakat untuk tetap bersikap tenang namun tetap tegas dalam menyikapi persoalan ini, serta menjaga kehormatan pesantren dengan cara yang bermartabat.
 

Terpisah, dikutif melalui media sosial Instagram yang merupakan akun resmi Trans7, Production Director Andi Chairil menyatakan, permohonan maaf atas tayangan atau pemberitaan mengenai Ponpes Lirboyo yang telah ditayangkan di program “Xpose Uncensored” Trans7, pada 13 Oktober 2025.
 

“Kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo,” katanya dalam siaran persnya.
 

“TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta alumni Ponpes Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat,” katanya.
 

Selain itu pihak Trans7 juga mohon maaf kepada publik, atas tayangan tersebut. “Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini,” tandasnya.