KDM Bantah Pernyataan Menkeu Purbaya

JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemerintah Provinsi Jabar memiliki dana APBD sebesar Rp 4,17 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito.

 

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, KDM membeberkan data resmi posisi kas daerah yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dalam laporan itu, tercatat saldo kas daerah sebesar Rp 2.380.930.534.522 atau sekitar Rp 2,4 triliun.

 

“Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito, serahkan datanya ke saya,” tegas KDM, Selasa (21/10/2025).

 

KDM mengaku telah mengecek langsung ke Bank Jawa Barat (BJB) dan menanyai seluruh staf keuangan terkait isu deposito tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun bukti keberadaan dana deposito Rp 4,1 triliun itu.

 

“Saya sudah cari ke mana-mana, karpet diangkat, kursi dibalik, laci dibuka, tapi uang Rp 4,1 triliun itu memang tidak ada,” ujarnya.

 

KDM menilai, pembuktian keberadaan dana deposito itu sangat mudah dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tinggal memeriksa kas daerah Jabar, dan akan terlihat dengan jelas jika memang ada dana tersebut.

 

“Mudah-mudahan tahun depan malah ada tambahan dana transfer untuk Jawa Barat,” imbuh politisi Gerindra itu.

 

Tidak Toleransi Penyalahgunaan Keuangan

 

Melalui situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, KDM menegaskan tidak akan mentolerir pejabat mana pun yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik.

 

“Apabila ada pejabat pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya yakinkan hari ini juga saya berhentikan,” tegasnya.

 

Alokasi Dana Kas Daerah

 

KDM menjelaskan, saldo kas daerah senilai Rp 2,4 triliun tersebut disimpan dalam bentuk giro, dan akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), ruang kelas baru sekolah, serta renovasi gedung kantor dan rumah sakit.

 

Sebagian dana juga dialokasikan untuk program penyambungan listrik gratis bagi warga miskin, dengan kebutuhan total sekitar Rp 7,5 triliun.

 

“Kebutuhan itu kami penuhi dari pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Semua diatur oleh undang-undang,” jelas KDM.

 

Belanja Publik Meningkat Tajam

 

KDM menyebut, belanja publik di Jawa Barat meningkat hampir 1.000 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu, katanya, menjadi bukti bahwa Pemprov Jabar benar-benar memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

 

Ia pun mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak.

 

“Insya Allah, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki manfaat bagi kepentingan publik,” ujarnya.

 

Sebagai bukti nyata, menurut KDM, berbagai infrastruktur di Jawa Barat kini telah meningkat pesat.

 

“Lihat saja, jalan-jalan di Jabar sudah mulai terbangun, dilengkapi PJU, drainase, CCTV, bahkan nanti juga akan ada gapura-gapura di perbatasan,” tambahnya.

 

Pernyataan Menkeu Sebelumnya

 

Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

 

Ia menilai, masih banyak daerah yang belum optimal membelanjakan anggarannya, padahal Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana secara cepat.

 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank.

 

Tertinggi: DKI Jakarta sebesar Rp 14,6 triliun

 

Terendah: Kabupaten Balangan sebesar Rp 1,8 triliun

 

Jawa Barat menempati posisi kelima dengan nilai Rp 4,1 triliun — angka yang kini dibantah oleh Gubernur Dedi Mulyadi.