Kasih Contoh Soal Coretax, Purbaya: Indonesia Sering Dikibuli Asing

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sistem administrasi perpajakan Coretax yang dikendalikan pihak luar, tapi banyak masalah. Kata Purbaya: Indonesia sering dikibuli asing. 

 

Coretax yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2025 digadang-gadang jadi tulang punggung digitalisasi pajak nasional. Pemegang konsorsium sistem pajak ini berasal dari Korea Selatan LG CNS-Qualysoft. Namun, sejak diberlakukan, justru Coretax menemui banyak permasalahan dan dikeluhkan para wajib pajak. 

 

Purbaya yang baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyampaikan kritik terhadap Coretax. Menteri nyentrik ini menyindir pihak-pihak yang terlalu percaya sama asing. 

 

Begitu asing, wah apapun langsung dianggap hebat. Apalagi kalau denger K-pop. Di musik dan film mereka oke, tapi di programmer, beda cerita,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025). 

 

Purbaya menyebut kualitas hasil kerja konsorsium Korea itu jauh dari ekspektasi, meski membawa nama besar dan reputasi global. Ia bahkan mengungkap, kualitas kode yang dikerjakan vendor asing tersebut tak lebih baik dari karya pelajar SMA. 

 

“Begitu mereka lihat source code-nya, orang saya bilang, ‘wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA’. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jagonya kayaknya,” ungkap mantan Bos Lembaga Penjamin Simpanan itu. 

 

Bagian perangkat lunak yang bisa diperbaiki langsung oleh tenaga ahli Indonesia, menurut Purbaya, kini sebagian besar sudah dibenahi. Ia mengandalkan staf ahli bidang teknologi yang direkrut secara khusus untuk memperbaiki lubang-lubang keamanan yang ditinggalkan vendor asing tersebut. 

 

Namun, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan karena masih terikat kontrak kerja dengan konsorsium LG CNS-Qualysoft hingga akhir tahun. “Tapi saya yakin, begitu diserahkan ke kita Januari nanti, paling lambat Februari 2026, sistemnya sudah beres. Security dan infrastrukturnya pasti beres,” yakinnya. 

 

Tak mau kecolongan, Purbaya pun memanggil para hacker lokal untuk ikut mengamankan sistem pajak nasional itu. Mereka bukan sembarang peretas, tapi nama-nama besar yang pernah dipercaya perusahaan raksasa global, termasuk Google. 

 

Kita sudah panggil hacker kita, jago-jago banget orang Indonesia, di dunia juga ditakuti. Saya panggil, dibayar sih. Sudah dites,” ujarnya. 

 

Purbaya menambahkan, langkah ini bukan yang pertama. Ia mengaku sudah lama memanfaatkan jasa para ethical hacker sejak masih bertugas di LPS. 

 

“Dulu saya juga pernah kerja bareng satu orang dari Polhukam, jago jaringan dan hacking, pernah dilatih enam bulan di Rusia. Jadi kayak KGB (agen intelijen Rusia) juga dia," katanya sambil tertawa. 

 

Sang bendahara negara memastikan perbaikan Coretax tidak akan menelan biaya tambahan besar. Semua dikerjakan dengan memanfaatkan pos anggaran yang sudah ada. 

 

“Paling nambah biaya gaji staf, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa, tapi hasilnya nyata, security-nya sekarang bagus. Dulu nilainya 30 dari 100, sekarang 95 plus,” tegasnya. 

 

Dari pihak Ditjen Pajak, Dirjen Bimo Wijayanto membenarkan masih banyak perbaikan dilakukan. Menurutnya, Pemerintah belum bisa sepenuhnya mengutak-atik sistem karena masih dalam masa garansi vendor hingga Desember 2025. 

 

Memang Pemerintah belum bisa intervensi langsung karena masih dalam masa garansi dari service provider,” ujar Bimo. 

 

Meski begitu, Bimo memastikan, Kemenkeu terus memperkuat sistem keamanan Coretax. Setelah masa garansi habis, DJP akan melakukan stress test dan audit sistem informasi untuk memeriksa seluruh hasil kerja vendor. 

 

Langkah bersih-bersih Purbaya mendapat dukungan dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menilai, gebrakan Purbaya menandakan keseriusan Pemerintah memperkuat penerimaan negara lewat digitalisasi pajak yang andal dan aman.

 

Saya mendukung penuh upaya Pemerintah memperbaiki Coretax. Modernisasi perpajakan kunci memperkuat penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapat layanan pajak yang transparan, mudah, dan efisien,” kata Misbakhun dalam pernyataannya, akhir bulan lalu. 

 

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan ahli IT lokal serta penguatan kapasitas internal DJP. “Intinya, negara harus menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang gampang diakses, mudah dipakai, dan dikelola secara transparan,” tandasnya. 

 

Diketahui, sejak diluncurkan, sistem Coretax diliputi beragam kendala. Dari login gagal, sesi pengguna terputus, validasi wajah gagal, hingga masalah sertifikat elektronik yang salah nama. 

 

Selain itu, kendala pendaftaran NPWP WNA, perbedaan status PKP dengan sistem lama, WP tak menerima OTP saat melakukan upadate nomor HP melalui Portal Coretax DJP, lambat/tidak terkirim saat WP melakukan reset password. 

 

Ada pula kendala pengaturan password, kendala pembayaran utang pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan sebelum implementasi Coretax DJP.