Canangkan Penghematan Anggaran Pemprov Jabar, KDM Berencana ASN Akan Kerja Dari Rumah

JAWA BARAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Kamis (6/11). Aturan ini diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran di lingkup Pemprov Jabar.

 

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyatakan WFH memiliki banyak dampak positif bagi efisiensi. Menurutnya, WFH bisa mengurangi penumpukan pegawai di kantor, mengurangi penggunaan listrik dan air, hingga mengurangi kemacetan di jalan raya.

 

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025). KDM menjelaskan, ASN yang bekerja dari rumah akan tetap menjalankan tugasnya.

 

Mereka akan bekerja dengan menerapkan sistem baru yang berbasis pada kinerja.

 

Namun, KDM menegaskan akan ada perbedaan skema tunjangan kinerja. Tunjangan akan dibedakan antara ASN yang bekerja di lapangan dan ASN yang bekerja dari rumah (WFH).

 

Bekerja dari rumah tetap bekerja menggunakan sistem," ungkap Dedi.

 

"Nanti beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko tinggi, dan yang bekerja di rumah,” lanjutnya.

 

Meski menerapkan WFH, KDM menjamin layanan publik akan tetap berjalan optimal.

 

Ia memastikan kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas melayani langsung masyarakat.

 

KDM pun menyarankan agar pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jabar menerapkan kebijakan serupa, yakni WFH.

 

Menurutnya, efisiensi anggaran yang didapat dari WFH justru diharapkan dapat membuat kinerja ASN menjadi lebih adaptif.