Anggaran BNPB Di Saat Banyak Bencana, 2025: 2 Triliun, 2026: 491 Miliar

JAKARTA - Di tengah intensitas bencana alam yang melanda di berbagai daerah, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru ngedrop habis-habisan. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, pagu BNPB tinggal Rp 491 miliar. Jomplang jauh dari APBN 2025 yang dialokasikan Rp 2,01 triliun. 

 

Padahal, lembaga ini punya tugas strategis: koordinasi, komando, sampai eksekusi penanganan bencana di seluruh daerah. Sejak dibentuk pada 2008, BNPB jadi tumpuan negara tiap kali alam “batuk” sedikit saja. Namun, anggarannya terus dipreteli. Tahun 2024, BNPB masih kebagian Rp 4,92 triliun. Tahun sebelumnya Rp 5,43 triliun. 

 

Tahun 2022 sebesar Rp 5,05 triliun. Bahkan, saat pandemi Covid-19, anggaran BNPB pernah melesat sampai Rp 11,78 triliun pada 2020 sebelum turun jadi Rp 7,14 triliun di tahun berikutnya. 

 

Walau anggaran BNPB anjlok, pemerintah masih menyandarkan sebagian penanganan bencana pada pos belanja perlindungan sosial (perlinsos). Tahun 2025, Kemenkeu mengalokasikan Rp 503,2 triliun untuk perlinsos. Tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, dan 2023 sebesar Rp 476 triliun. 

 

Anggaran jumbo ini menyebar ke berbagai program: Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, subsidi BBM dan LPG, subsidi bunga KUR, BLT, hingga dukungan penanggulangan bencana. 

 

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat tren ini sebagai tanda bahaya. Anggaran lembaga kebencanaan, kata mereka, sudah berada di titik terendah dalam 15 tahun terakhir. 

 

“Ini logika kebijakan yang tidak masuk akal. Indonesia negara rawan bencana, tapi anggaran lembaga kebencanaan justru dipangkas,” kritik Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar, kepada Redaksi semalam. 

 

Media bilang, pemangkasan tak hanya memukul fase tanggap darurat, tapi juga mitigasi dan pencegahan. BNPB bukan cuma turun saat darurat, tapi juga memperkuat kapasitas pemda, pelatihan mitigasi, sampai kesiapan alat dan personel. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun kena imbas karena ruang untuk pemulihan infrastruktur jadi makin sempit. 

 

Menurut Media, tekanan fiskal salah satunya dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot Rp 335 triliun di APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini. Dampaknya terasa dari pusat sampai daerah,” katanya. 

 

Secara aturan, ruang koreksi lewat APBN-P sebenarnya ada. Tapi Media pesimistis. “Karena MBG identik dengan Presiden Prabowo, kemungkinan perubahan sangat kecil,” ujarnya. 

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, punya pendapat lain. Katanya, secara fiskal pemerintah masih punya ruang untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran BNPB, jelas Singgih, berasal dari dua kantong: rupiah murni APBN dan Dana Siap Pakai (DSP) dari Kemenkeu. DSP ini sifatnya fleksibel, bisa dicairkan kapan pun jika darurat terjadi. “Dana Siap Pakai tidak terbatas. Jadi kalau ada bencana, bisa langsung dicairkan,” ucap Singgih saat dihubungi Redaksi.

 

Ia menjamin mekanisme DSP didesain supaya penanganan bencana tidak tersendat prosedur birokrasi. Singgih juga berharap pemda lebih gesit dalam mengajukan kebutuhan dan memperkuat koordinasi dengan BNPB agar bantuan cepat mengalir ke warga terdampak. 

 

“Anggaran 2026 sekitar Rp 491 miliar. Tapi kemarin Komisi VIII DPR sudah mengusulkan tambahan lewat anggaran belanja tambahan,” imbuhnya. 

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menggelontorkan dana darurat untuk menangani banjir dan longsor yang menghantam sejumlah daerah di Sumatera. Sampai sekarang, katanya, belum ada permintaan resmi dari kementerian/lembaga untuk tambahan anggaran penanggulangan bencana. 

 

Namun Purbaya memastikan bansos tetap bisa digeber dengan memakai anggaran yang sudah ada di masing-masing instansi.

 

Ada bantuan sosial pakai anggaran yang ada dulu. Belum ada yang minta ke saya sampai sekarang. Jadi, sepertinya pakai anggaran yang ada dulu,” ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/11/2025). 

 

Soal Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB), Purbaya mengaku belum menguasai detailnya. “Saya bukan bidang itu, tapi kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu aja,” pungkasnya.