Bermalam di Aceh, Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Bencana: “Saya Monitor Terus”

ACEH — Presiden Prabowo Subianto memilih bermalam di Aceh guna memimpin langsung rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

 

Rapat berlangsung hingga larut malam, Minggu (7/12), dan dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden menegaskan pemerintah pusat akan terus hadir untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi secara cepat dan tepat.

 

“Indonesia sudah berulang kali menghadapi musibah besar. Dengan kerja sama dan kekompakan, kita mampu menghadapinya,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengapresiasi kinerja aparat di lapangan yang bekerja tanpa mengenal lelah. “Saya lihat sendiri prajurit-prajurit kita. Ada yang sudah 7–8 hari bekerja. Terima kasih,” katanya.

Prabowo menegaskan akan rutin melakukan koordinasi langsung dari lokasi bencana untuk mempercepat pengambilan keputusan.

 

“Saya akan terus monitor. Saya akan datang langsung ke daerah-daerah terdampak agar bisa mendengar kebutuhan masyarakat dan memastikan ada keputusan cepat,” tegasnya.

Prioritaskan Obat dan Pakaian

Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan agar kebutuhan mendesak segera dipenuhi, terutama obat-obatan dan pakaian.

 

“Obat-obatan harus jadi prioritas. Kebutuhan lain segera dipenuhi. Termasuk pakaian,” ujarnya.

 

Ia juga mendorong agar pengadaan pakaian bagi korban bencana melibatkan industri dalam negeri. Menurutnya, hal itu bisa sekaligus mendorong kebangkitan industri garmen dan tekstil nasional.

 

“Buat program khusus pengadaan pakaian dan kirim ke daerah. Ini bisa menggerakkan industri garmen dan tekstil kita,” kata Prabowo.

 

Peringatan Tegas: Tak Boleh Ada Penyimpangan

 

Prabowo memberikan peringatan keras kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan.

 

“Tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada korupsi di tengah penderitaan rakyat,” tegas Presiden.

Ia juga meminta aparat mengawasi praktik permainan harga.

 

“Pemerintah daerah harus mencatat dan menindak pihak-pihak yang melipatgandakan harga,” pungkasnya.