Perkuat Layanan Digital, Tangsel Matangkan Strategi TP2DD 2026

SERPONG — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus mematangkan langkah percepatan dan perluasan digitalisasi pelayanan publik. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (High Level Meeting) Sinergi dan Kerja Sama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tangerang Selatan, yang digelar di kawasan Serpong, Rabu (17/12).

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan harus terus ditingkatkan di daerah. Meski Tangsel telah meraih penghargaan TP2DD terbaik pertama se-Jawa dan Bali, Benyamin menegaskan capaian tersebut bukan tujuan akhir.

“Kita memang sudah dapat penghargaan nomor satu se-Jawa dan Bali, tapi itu belum sepenuhnya seperti yang kita butuhkan. Digitalisasi masih harus ditingkatkan dan diperluas,” ujar Benyamin.

Menurutnya, ukuran keberhasilan TP2DD bukan semata penghargaan, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga semakin cepatnya pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, perizinan, maupun pembayaran pajak.

“Indikatornya nanti bukan lagi penghargaan, tapi PAD meningkat, pelayanan KTP makin cepat, perizinan lebih mudah, dan seterusnya,” tegasnya.

Benyamin juga menjelaskan, pengembangan digitalisasi diarahkan pada penggunaan aplikasi yang terintegrasi. Ke depan, pelayanan publik tidak lagi berjalan dengan banyak aplikasi terpisah, melainkan dalam satu sistem besar dengan basis data terpadu.

“Kita dorong aplikasi tunggal. Di dalamnya memang ada aplikasi turunan sesuai jenis layanan, seperti KTP, PBG, PBB, dan lainnya. Ini yang harus dikuasai oleh seluruh perangkat daerah,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah layanan digital yang telah berjalan di Tangsel, seperti sistem informasi surat masuk dan keluar yang memungkinkan pimpinan mendisposisi surat kapan saja dan di mana saja. Selain itu, layanan administrasi kependudukan dan perizinan juga sudah berbasis digital dan terintegrasi.

Namun demikian, Benyamin mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi tugas penting bagi perangkat daerah terkait.

“Ini tugas kita bersama, khususnya Kominfo dan Bapenda, untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan digital semakin luas,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel Eki Herdiana menjelaskan, High Level Meeting TP2DD digelar sebagai forum strategis untuk menyusun arah dan strategi kinerja TP2DD tahun 2026, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan dalam aksi nyata di tingkat daerah.

“Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas TP2DD terkait penguatan sinergi pusat dan daerah serta percepatan digitalisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah,” ungkap Eki.

Dalam kesempatan tersebut, Bapenda memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan TP2DD Kota Tangsel. Di antaranya penyusunan peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025–2029, transformasi transaksi daerah dari tunai ke nontunai yang kini telah terelektronifikasi 100 persen, serta pengembangan berbagai layanan digital pembayaran dan belanja daerah.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga memperluas kerja sama dengan berbagai perbankan dan platform e-commerce, serta menggencarkan sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat dan aparatur melalui berbagai program.

Melalui forum ini, Pemkot Tangsel berharap pelaksanaan TP2DD ke depan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan publik berbasis digital.