Kini Penjual Seblak, Ojol, hingga ART Lebih Mudah Miliki Rumah

SERANG – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal sebanyak 50.030 unit rumah bersubsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, Sabtu (20/12/2025), di Perumahan Pondok Banten Indah, Kabupaten Serang, Banten.

 

Peresmian ini membuka peluang lebih luas bagi berbagai kalangan, mulai dari penjual seblak, pengemudi ojek, asisten rumah tangga (ART), hingga guru dan nelayan, untuk memiliki rumah layak huni.

 

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11.25 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Setibanya di lokasi, Prabowo menyempatkan diri menyapa para penerima manfaat dan tamu undangan yang hadir.

 

Dalam acara tersebut, Prabowo duduk berdampingan dengan Ayu, seorang asisten rumah tangga, serta Fauzi Nurdian, pedagang seblak, yang menjadi simbol penerima manfaat program rumah bersubsidi.

 

Akad massal digelar di bawah tenda besar di kawasan perumahan dan diikuti ribuan peserta, baik secara langsung maupun daring. Sejumlah pejabat negara dan perwakilan lembaga keuangan turut hadir.

 

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari Sabtu, 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP dan serah terima kunci dimulai,” ujar Prabowo.

Dari total tersebut, sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, bekerja sama dengan 39 bank di 33 provinsi yang tersebar di 110 kabupaten/kota.

 

Prabowo menegaskan, program perumahan bersubsidi merupakan kelanjutan kebijakan lintas pemerintahan yang telah dirintis sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan bangsa harus dilakukan secara berkesinambungan.

 

“Saya lanjutkan dan saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan yang selesai dalam waktu singkat. Kita bisa berdiri di sini karena perjuangan para pemimpin terdahulu,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perbankan, pengembang, hingga kementerian terkait. Prabowo menekankan bahwa rumah subsidi bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bukti nyata kehadiran negara bagi rakyat.

 

“ART bisa punya rumah dari gaji sendiri, guru bisa, pengemudi ojek bisa. Tapi saya minta pengembang juga memperhatikan kualitas rumahnya,” tegasnya.

 

Menurut Prabowo, akad massal rumah subsidi menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ia mengingatkan bahwa pekerjaan besar ini masih harus terus dilanjutkan.

“Mereka harus hidup layak. Ini membanggakan, tapi masih jauh dari target ideal yang harus kita capai,” katanya.

 

Ia menambahkan, perhatian utama pemerintah harus diarahkan kepada kelompok paling lemah. “Tugas pemimpin itu membuat wong cilik iso gemuyu. Kalau orang kecil bisa tersenyum, artinya negara hadir,” imbuhnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 penerima manfaat dari beragam latar belakang profesi, antara lain guru, penyandang tunanetra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, tukang cukur, nelayan, hingga prajurit TNI.

 

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, kemudahan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu tercermin dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau.

 

“Di Bank BTN, cicilan tenor 20 tahun hanya sekitar Rp1,1 juta per bulan. Uang muka cukup 1 persen, dan BPHTB sudah digratiskan. Ini kesempatan yang sangat baik,” ujar Maruarar.

 

Ia menambahkan, kebijakan tersebut terbukti efektif dengan tercapainya rekor penyaluran rumah subsidi tertinggi sepanjang sejarah. “Tahun ini tercatat 266 ribu unit. Rekor sebelumnya terjadi pada 2023 dengan 229 ribu unit sejak program FLPP dimulai tahun 2010,” jelasnya.

 

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dukungan pemerintah menjadi motivasi besar bagi BP Tapera untuk terus meningkatkan kinerja. Secara historis, penyaluran FLPP menunjukkan tren pertumbuhan signifikan, meski sempat terkoreksi pada 2024.

 

Salah satu penerima manfaat, pasangan suami istri Haris Munandar dan Neni Kartini, mengaku bersyukur akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.

 

“Sekarang rasanya lebih tenang. Sudah ada tanahnya, bangunannya, dan langsung bisa ditempati. Program ini sangat membantu kami,” ujar Haris.