Demokrat Tegaskan Hubungan SBY–Jokowi Tetap Baik, Isu Ijazah Disebut Fitnah

SERPONG – Partai Demokrat memastikan hubungan personal Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tetap terjalin dengan baik. Partai berlambang mercy itu menegaskan, isu yang mengaitkan SBY dengan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi merupakan fitnah yang tidak berdasar.

 

“Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik-baik saja,” ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, di Jakarta, Jumat (2/1/2025).

 

Umam menjelaskan, saat ini SBY sudah tidak aktif dalam politik praktis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sosial, seni, serta olahraga. Karena itu, langkah SBY menempuh jalur hukum terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah dinilai sebagai keputusan yang tepat.

 

“Ini merupakan upaya menjaga etika politik sekaligus kesehatan demokrasi,” katanya.

 

Menurut Umam, fitnah yang beredar di media sosial disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim dengan pola yang berulang dan terkesan terkoordinasi. Kondisi tersebut berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan.

 

“Disinformasi semacam ini bukan hanya menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujarnya.

 

Umam menilai, sikap tegas diperlukan agar kebohongan tidak dibiarkan berkembang menjadi kebenaran semu. Ia menegaskan, sikap diam terhadap fitnah berisiko dianggap sebagai pembenaran, sekaligus menciptakan preseden buruk di mana politik berbasis fitnah seolah dinormalisasi.

 

“Somasi adalah tahap awal yang beradab dalam penegakan hukum, yakni untuk meminta penghentian perbuatan, membuka ruang klarifikasi, atau permintaan maaf sebelum menempuh proses pidana,” jelasnya.

 

Secara filosofis, Umam menuturkan bahwa melawan fitnah merupakan bagian dari hak atas keadilan dan kehormatan setiap warga negara. Ia menegaskan, negara dan demokrasi harus dijalankan berdasarkan rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor.

 

“Demokrasi tidak boleh tunduk pada desas-desus dan manipulasi informasi,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, di era media sosial, informasi palsu kerap menyebar lebih cepat dibandingkan fakta. Jika fitnah dibiarkan, publik berisiko kehilangan rujukan kebenaran dan opini publik akan dibentuk oleh manipulasi.

 

“Ini menegaskan batas etis antara kebebasan berekspresi dan penyebaran kebohongan. Demokrasi yang sehat menuntut akuntabilitas, verifikasi, serta tanggung jawab atas setiap pernyataan,” pungkas Umam.

 

Diketahui, sejak Kamis (1/1/2025), SBY melalui Partai Demokrat telah melayangkan somasi dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap sejumlah akun media sosial yang menuding dirinya sebagai aktor di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi.

Salah satu akun yang disomasi adalah akun TikTok @sudiro, yang dinilai menyebarkan konten menuding SBY sebagai dalang isu tersebut. Selain itu, akun TikTok @swbp juga menerima ultimatum somasi selama 3x24 jam untuk menyampaikan permintaan maaf atas tuduhan serupa.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa berbagai rumor negatif terkait SBY, mulai dari isu kesehatan hingga tuduhan keterlibatan dalam pemalsuan ijazah Jokowi, tidak benar.

 

“Isu-isu miring terhadap Pak SBY patut diduga sebagai upaya pengalihan perhatian dari kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam menangani musibah di Pulau Sumatera,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).