Antisipasi Banjir di Pulau Jawa DPR: Modifikasi Cuaca Hanya Solusi Jangka Pendek

JAKARTA – DPR menyoroti langkah modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah untuk menekan risiko banjir dan longsor di Pulau Jawa. Upaya tersebut dinilai penting dalam kondisi darurat, namun tidak bisa dijadikan solusi utama dalam penanggulangan bencana jangka panjang.

 

Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara, mengatakan modifikasi cuaca hanya mampu menunda atau mengurangi curah hujan dalam waktu tertentu. Menurutnya, akar persoalan tetap harus dibenahi agar bencana tidak terus berulang.

 

“Kalau persoalan di hulunya tidak dibenahi, banjir dan longsor akan terus terjadi,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, penyemaian awan memang dapat membantu menekan intensitas hujan sesaat, tetapi tidak menyentuh faktor utama penyebab banjir dan longsor, seperti kerusakan lingkungan, buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS), serta lemahnya sistem mitigasi bencana.

 

“Mayoritas pemicu banjir dan longsor belakangan ini adalah kerusakan lingkungan dan buruknya pengelolaan DAS. Faktor-faktor itu yang seharusnya ditangani secara serius dan berkelanjutan,” tegas politikus PKB tersebut.

 

Dipo menilai pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang yang terintegrasi. Apalagi, Indonesia secara geografis sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

 

Ia menambahkan, modifikasi cuaca harus dibarengi pembenahan struktural, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi daerah resapan air, serta penataan ruang yang konsisten.

 

“Tanpa normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan perlindungan kawasan hutan serta resapan air, modifikasi cuaca hanya akan menjadi solusi sesaat,” katanya.

 

DPR juga mendorong penguatan mitigasi bencana sebagai langkah utama pencegahan, bukan hanya penanganan saat kondisi darurat. Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif agar banjir dan longsor tidak terus berulang setiap musim hujan.

 

Perkuat Peringatan Dini

 

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Teguh Iswara Suardi meminta BMKG memperkuat sistem peringatan dini sekaligus meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat.

 

Menurutnya, informasi cuaca ekstrem harus disebarkan secara masif dan mudah diakses publik.

“Perlu upaya tambahan seperti SMS blast dan WA blast,” ujarnya.

Ia juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aplikasi populer dan media sosial. Kerja sama dengan influencer dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

 

Teguh menekankan pentingnya integrasi informasi cuaca dengan layanan publik, terutama saat momentum pergerakan masyarakat besar seperti mudik Lebaran, agar masyarakat bisa mengambil keputusan perjalanan secara lebih aman.

 

Penjelasan BMKG

 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan sebagai respons paralel atas menurunnya daya dukung lingkungan dan meningkatnya risiko cuaca ekstrem, terutama hujan lebat.

 

Ia juga menepis narasi di media sosial yang menyebut OMC berpotensi menjadi “bom waktu” karena dianggap dapat mengacaukan cuaca atau memindahkan hujan ke wilayah lain.

 

“Cold pool adalah fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami dan selalu terbentuk setiap kali terjadi hujan, baik secara alami maupun melalui OMC,” jelasnya.

 

Tri menerangkan, fenomena cold pool terjadi akibat penguapan air hujan di bawah awan badai yang mendinginkan udara dan membentuk massa udara dingin yang turun ke permukaan.