Cegah Banjir Terus Berulang Setiap Tahun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong membenahi dengan serius Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tata ruang. Sebab, buruknya pengelolaan dua hal tersebut disinyalir penyebab utama banjir terus berulang di Ibu Kota setiap tahun.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai, AMDAL dan tata ruang yang semrawut, merupakan salah satu biang kerok banjir di Jakarta. 

 

“Banjir yang terus berulang di Jakarta, perlu juga dilihat dari perspektif kesalahan AMDAL dan tata ruang,” tandasnya, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

 

Langkah konkretnya, menurut Lukmanul, penerbitan AMDAL dan tata ruang terkait pembangunan gedung-gedung atau hunian bertingkat, ke depannya harus lebih teliti. 

 

Karena, menurutnya, pembangunan hunian bertingkat di Jakarta, tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang laik. Sehingga, air meluber ke jalan dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. 

 

“Setiap tahun dan setiap periode, persoalannya adalah banjir dan macet. Itu karena ruwetnya tata ruang dan AMDAL, sehingga banjir dan macet belum terselesaikan,” katanya. 

 

Untuk itu, Lukmanul menegaskan bahwa Pemprov DKI sebaiknya menangani banjir dengan sudut pandang pencegahan, berupa AMDAL dan penataan ruang yang lebih teliti. “Supaya, penyelesaiannya lebih efektif dan efisien,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

 

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tata ruang di Jakarta sudah sangat sulit diubah. “Jangan sampai dalam tata ruang yang sudah padat ini, masyarakat masih membuang sampah sembarangan,” katanya, saat meninjau pengerukan Kali Sepak, di Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1/2026). 

 

Pram mengingatkan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, mengganggu fungsi infrastruktur pengendalian banjir. “Akan mengganggu Cengkareng Drain dan pintu-pintu air yang selama ini kita kelola,” tandasnya. 

 

Pram menyampaikan hal tersebut, setelah melihat tumpukan sampah di sekitar permukiman warga yang terdampak banjir di Jakarta Barat. 

 

Sebelumnya, di Balai Kota Jakarta, Pram juga menyoroti faktor yang memperparah banjir selain cuaca ekstrem, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di bantaran sungai. 

 

“Orang masih buang sampah sembarangan, masih membangun di atas bantaran sungai, itu yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi,” tegas mantan anggota DPR ini. 

 

Pram menjelaskan, banjir yang terjadi di Jakarta juga dipicu curah hujan ekstrem. Misalnya pada 18 Januari 2026, intensitas hujan 267 milimeter per hari. 

OMC Boros Anggaran 

 

Menurut Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim, Pemprov DKI menganggarkan uang untuk penanganan banjir terlalu banyak, tapi penyelesaiannya tidak tuntas. 

 

Lukmanul juga mengkritisi langkah Pemprov DKI dalam penangan banjir dengan sering melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Menurut dia, OMC menghambur-hamburkan uang, karena bukan solusi mengatasi banjir. “Itu buang-buang duit saja,” ucapnya. 

 

Apalagi, kata Lukmanul, biaya untuk OMC tidak sedikit. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lanjut Lukmanul, sekali OMC biayanya Rp 300 juta. 

 

Karena itulah, ke depannya, Lukmanul menyarankan agar Pemprov DKI tidak terlalu banyak melakukan OMC. 

Anggaran untuk OMC, sarannya, bisa digunakan untuk langkah pencegahan banjir.