Kabar Gembira, THR ASN Cair Minggu Depan, Anggarannya Tembus Rp55 Triliun

JAKARTA – Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan cair lebih awal pada Ramadan 1447 H. Kebijakan ini ditempuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp55 triliun.

 

Kabar tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menyebutkan, THR akan mulai dicairkan pada minggu pertama Ramadan.

 

Tak hanya ASN, THR juga diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, personel Polri, hakim, serta para pensiunan. Anggaran Rp55 triliun ini menjadi bagian dari total belanja negara kuartal I-2026 yang mencapai Rp809 triliun.

 

Dibandingkan tahun lalu, alokasi THR tahun ini meningkat 10,2 persen dari Rp49,9 triliun. Pada 2025, Pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta penerima yang terdiri atas ASN, PPPK, prajurit TNI-Polri, hakim, dan pensiunan.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta hakim.

 

Sementara itu, bagi ASN daerah, besaran THR disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.

 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai percepatan pencairan THR sebagai langkah fiskal yang tepat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan strategi stabilisasi konsumsi melalui skema front loading belanja negara.

Yusuf menilai kenaikan anggaran 10,2 persen tidak semata-mata mencerminkan penyesuaian inflasi, tetapi juga upaya menjaga daya beli ASN sebagai bagian dari kelas menengah. “ASN memiliki marginal propensity to consume yang relatif tinggi. Dana yang diterima cenderung segera dibelanjakan dan langsung berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi,” ujarnya.

 

Secara makroekonomi, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan siklus ekonomi pada kuartal I-2026. Konsumsi rumah tangga diketahui menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), dengan porsi lebih dari separuh total aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Yusuf, suntikan dana Rp55 triliun akan meningkatkan peredaran uang, terutama melalui belanja kebutuhan pokok, transportasi, serta aktivitas mudik. Dampaknya diharapkan menciptakan efek berganda yang mengalir dari pusat ke daerah dan memperkuat sektor ritel, transportasi, hingga UMKM.

 

Dalam konteks belanja negara kuartal I yang mencapai Rp809 triliun, THR menjadi komponen penting untuk menjaga konsumsi domestik tetap kuat di tengah potensi perlambatan musiman, sekaligus menopang stabilitas pertumbuhan jangka pendek.

 

Namun demikian, ia mengingatkan adanya risiko inflasi apabila lonjakan permintaan tidak diimbangi kesiapan pasokan. Tekanan harga berpotensi terjadi, terutama pada komoditas pangan dan barang konsumsi utama.

Jika tidak dikelola secara cermat, sebagian manfaat stimulus bisa tergerus kenaikan harga, khususnya bagi masyarakat non-ASN yang tidak menerima tambahan pendapatan. Selain itu, ada pula risiko kebocoran apabila belanja masyarakat lebih banyak terserap produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

 

Karena itu, Yusuf mendorong Pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta mendorong konsumsi produk domestik agar efek pengganda terhadap sektor riil semakin optimal.

 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja konsumtif, seperti THR, dan belanja produktif yang berdampak jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.